AGUSTIAWAN - A01110182
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 (STUDI KASUS DESA MELAPI MANDAY, KECAMATAN BIKA, KABUPATEN KAPUAS HULU) - A01110182, AGUSTIAWAN
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik material maupun mental spiritual. Otonomi masyarakat desa dicirikan dengan adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi administrasi pemerintahan dan pelayanan umum. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk di setiap desa dengan Peraturan Desa. Meskipun telah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, namun dalam pelaksanan suatu program pembangunan diperlukan partisipasi dari masyarakat. Penelitian skripsi ini mengambil judul “Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (Studi Kasus Desa Melapi Manday, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu). Yang menjadi permasalahannya adalah “bagaimana peranan Lembaga Kemasyarakatan dengan pembangunan desa, serta apa kendala yang dihadapi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitan hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan primer. Dalam jenis penelitian ini penulis memaparkan tentang hukum dalam prosesnya, penerapannya dan pengaruhnya di dalam kehidupan bermasyarakat.Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 antara lain, Secara umum Lembaga Kemasyarakatan Desa Melapi Manday dalam melaksanakan tugasnya yaitu membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, tugas lembaga kemasyarakatan meliputi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Agar pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, maka seluruh komponen yang terlibat di dalamnya harus berpartisiasi aktif dalam setiap program-program yang dicanangkan. Hal ini khususnya bagi komponen pemerintahan desa, yang dalam hal ini diisi oleh BPD dan pemerintah desa maupun LKD. Lembaga ini harus saling bahu membahu dan seiring sejalan dalam menjalankan otonomi desa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya.   Keyword : Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Â