<![CDATA[Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, ini sebenarnya cukup memberikan arti bagi perkembangan dunia usaha dibidang pengadaan barang/jasa. Selain produk hukum ini dibuat dalam kaitannya memenuhi tuntutan reformasi, terutama bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dibandingkan dengan produk hukum sebelumnya Kepres. No. 80 tahun 2003. Perpres no. 54 Tahun 2010, bersifat terbuka, hal ini ditandai dengan digunakannya system Elektronik yang disebut dengan LPSE. Berpeluangnya praktek-praktek di dunia pengadaan barang dan jasa tidak terlepas dari pada sejauh mana perangkat hukum mengatur dan menciptakan system pengadaan barang dan jasa. Sehingga diharapkan asas serta prinsip-prinsip dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat didalamnya, salah satunya prinsip yang dilakukan dibidang pengadaan barang dan jasa adalah Prinsip, transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat pada umumnya. Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia serta minimnya perangkat pendukung disetiap pemerintahan dan unit-unit kerja pemerintahan mengakibatkan peraturan perundangan dengan system LPSE ini belum maksimal dilaksanakan di berbagai Daerah. Atas dasar ini Penulis mencoba mendiskripsikan Dalam bentuk Tulisan Ilmiah berbentuk skripsi Dengan Judul Implementasi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang obyek Penelitiannya diwilayah Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak dijadikan sebagai obyek penelitian dalam mendiskripsikan pelaksanaan Kepres ini dilatarbelakangi, Kota Pontianak merupakan viusualisasi dari keberlakuan Perpres ini di wilayah Kalimantan Barat, selain itu Pemerintah Kota Pontianak memiliki perangkat pendukung ketika dibandingkan dengan Pemerintah daerah setingkat kabupaten/Kota diwilayah ini. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini secara Teoritis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan teori-teiri, asas-asas hukum dalam dunia Hukum dibidang pengadaan barang.jasa pemerintah, dan secara praktis dapat menggambarkan secara utuh keberlakuan Perpres ini dilapangan, sehingga sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan Peraturan dibidang Pengadaan barang/jasa ini lebih efektif dan efisien. Keywords : Implementasi, Perpres 54/2010, Pengadaan Barang/Jasa]]>
