Nurwahyudin, Dindin Syarief
Magister Energi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemanfaatan dan Arah Kebijakan Perencanaan Energi Panas Bumi di Indonesia Sebagai Keberlanjutan Maksimalisasi Energi Baru Terbarukan Dindin Syarief Nurwahyudin; Udi Harmoko
Jurnal Energi Baru dan Terbarukan Vol 1, No 3 (2020): Oktober 2020
Publisher : Program Studi Magister Energi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jebt.2020.10032

Abstract

Penulisan ini dilakukan karena potensi panas bumi di Indonesia sangatlah tinggi. Perencanaan energi yang efektif dapat membuat realisasi pemanfaatan energi panas bumi dapat dimaksimalkan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai perencanaan dan arah kebijakan pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia. Data yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder sedangkan penelitian ini menggunakan metode normatif quantitatif yaitu memanfaatkan sumber data sekunder yang berdasarkan pada numerasi valid dari sumber yang valid. Hasil penulisan ini menunjukan bahwa Pemanfaatan panas bumi pada saat ini setara dengan pemakaian BBM domestik sebesar 32.000 BOE per hari (= 92.000 BOE per hari minyak mentah) atau sekitar 81.200 BOE per hari BBM domestik pada tahun 2025. Sementara itu, arah kebijakan energi diarahkan untuk ketenagalistrikan sesuai (PP No 79, 2014). Teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan energi panas bumi pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yaitu dry steam, flash steam, dan binary cycle. Ketiga macam teknologi ini pada dasarnya digunakan pada kondisi yang berbeda-beda. Kebutuhan investasi untuk 1 MW mencapai kisaran US$ 5 juta atau sedikit di bawah angka tersebut. keuntungan investasi yang harus didapat pengembang setidaknya mampu mencapai 13 persen hingga 14 persen. Hal ini tentunya sangatlah menarik untuk diketahui mengingat Indonesia sangat membutuhkan energi yang dapat memberikan keuntungan yang sangat tinggi untuk negara.
Review of Hadith in Marriage Agreements and Its Perspective in Indonesian Positive Law Nurwahyudin, Dindin Syarief
JURNAL AKTA Vol 12, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i1.44624

Abstract

Marriage agreements are legal instruments that play a role in regulating the rights and obligations of couples, especially related to property rights, both from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. This study departs from the urgency of low understanding and application of marriage agreements in society due to social stigma and lack of legal literacy. The formulation of the problem in this study includes how to reconstruct the legality of mixed marriage agreements and their implications for property rights from the perspective of Islamic law and positive law. This study uses an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were obtained from literature studies of applicable legal regulations and studies of hadiths related to marriage agreements. The analysis was carried out using the deductive method and the maqashid sharia approach to understand the relevance of marriage agreements in the context of Islamic law. The results of the study indicate that marriage agreements have a strategic role in providing legal certainty, asset protection, and regulating the rights and obligations of couples, especially in cases of polygamy, divorce, and inheritance. However, the application of this agreement is still limited due to cultural factors and negative perceptions in society. In Islamic law, a marriage contract is permitted as long as it does not conflict with sharia principles, while in positive law it is recognized and has legal implications for the management of joint assets and the financial rights of couples. In conclusion, a marriage contract acts as a legal instrument that can improve the welfare of couples by providing protection for property rights. Therefore, further socialization and an active role from legal and religious authorities are needed to increase public understanding of the benefits of this agreement in building a harmonious and just family.