Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawatan Desa (Studi di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow) Djaafar, Lucyane; Hamid, Saleh Al
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 9 No 4 (2023): Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya (November)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32884/ideas.v9i4.1575

Abstract

The BPD institution as a village institution is an important component in carrying out village development in order to realize village prosperity and independence. The aim of this research is to analyze the implementation of the BPD's supervisory function in Ayong Village, Sangtombolang District, Bolaang Mongondow Regency. This research method is qualitative research, namely to analyze the Implementation of the Supervisory Function of the Village Consultative Body. The results of this research are that the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body in Ayong village has not met the community's expectations, where it is still found that several parts of the community's aspirations have not been fulfilled. The community is not satisfied with the services of the Village Consultative Body, because the aspirations they have conveyed have not been responded to well.
PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO PERIODE 2019-2024 Zulkarnain, Moh.; Mahmud, Ramli; Hamid, Saleh Al
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.5454

Abstract

This study aimed to examine the role of female legislative members in promoting gender-responsive budgeting as well as the factors that influence their participation in the functions of legislation, oversight, and budgeting The method used was qualitative with a descriptive approach, involving in-depth interviews and observations at the DPRD of Bone Bolango Regency. The results of the study show that although their number is small, female legislative members actively strive to advocate for the interests of women and vulnerable groups through various strategies, such as building alliances, conducting advocacy in official forums, and utilizing existing political opportunities. These findings highlight the importance of strengthening support and empowerment for women to solidify their roles in inclusive and gender-perspective legislative and budgeting processes. The representation of women in the DPRD of Bone Bolango Regency remains very limited and faces various structural challenges, such as male political dominance and gender stereotypes Nevertheless, female legislative members continue to play an active role in encouraging the development of gender-responsive budgeting through various strategies, including alliance-building and advocacy in official forums. This study emphasizes the importance of enhancing support and empowerment for women so that their roles in legislation, oversight, and budgeting can be more optimal, resulting in more inclusive and gender-sensitive regional policies. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengkaji peran anggota legislatif perempuan dalam mendorong anggaran yang responsif gender serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara mendalam dan observasi di DPRD Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya sedikit, anggota legislatif perempuan berupaya aktif memperjuangkan kepentingan perempuan dan kelompok rentan melalui berbagai strategi, seperti membangun aliansi, melakukan advokasi di forum resmi, dan memanfaatkan peluang politik yang ada. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan dukungan dan pemberdayaan perempuan untuk memperkuat peran mereka dalam proses legislasi dan penganggaran daerah yang inklusif dan berperspektif gender. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bone Bolango masih sangat terbatas dan menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti dominasi politik laki-laki dan stereotip gender. Meski demikian, anggota legislatif perempuan tetap aktif berperan dalam mendorong penyusunan anggaran yang responsif gender dengan berbagai strategi, termasuk membangun aliansi dan melakukan advokasi di forum resmi. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan dukungan dan pemberdayaan perempuan agar peran mereka dalam legislasi, inklusif dan berperspektif gender.
KONFLIK KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LAHUMBO, KECAMATAN TILAMUTA, KABUPATEN BOALEMO Dahiba, Haikal; Kamuli, Sukarman; Hamid, Saleh Al
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.26741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Konflik Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang sudah tidak berjalan lagi atau fakum dan untuk mengetahui Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya Konflik Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan sumber data pemerintah desa, pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa Lahumbo. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pada penelitian yang telah dilakukan peneliti berperan sebagai pewawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari sumber data. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya Konflik Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lahumbo dengan indikator (1) Konflik Individu, memiliki pertentangan wewenang dengan pengurus lain mulai dari pengelolaan hingga dengan transparansi anggaran yang keluar dan masuk yang tidak jelas. (2) Konflik Struktural dilihat dari fungsional dari masing- masing pengurus sudah tidak sesuai lagi, dilihat karena minimnya komunikasi antar sesama pengurus dengan ketua BUMDes sehingga terjadilah kinerja yang tidak maksimal. (3) Konflik Massa yang terjadi dalam kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lahumbo yakni minimnya komunikasi antara pengurus dan masyarakat, kemudian kesepakatan atau komitmen tidak dijalankan dan tindakan dalam penyelesaian konflik dengan masyarakat terkait dan BUMDes kini tidak terselesaikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Konflik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (1) Faktor Internal yakni, dilihat dari Sumber Daya Manusia yang masih minim dengan pengetahuan dalam memenej hasil usaha BUMDes. (2) Faktor Eksternal yakni, Pertama, masyarakat yang kurang terlibat dalam sosialisasi terkait pembahasan program yang dijalankan. Kedua, pengembalian modal kembali tidak terlaksanakan dengan baik. ketiga, kegagalan pengurus dalam mengembalikan hasil pertanian dalam bentuk finansial.