Papane, Roberto B1031131126
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS AKUNTABILITAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA SEPANG, KABUPATEN MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT Papane, Roberto B1031131126
Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Mahasiswa Akuntansi
Publisher : Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berjudul Analisis Akuntabilitas Laporan Realisasi Anggaran Desa Sepang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.Masalah yang di angkat di Desa Sepang adalah didalam pengelolaan anggaran Dana Desa sangat terbatas dari segi sarana maupun prasarana, sehingga pihak desa sangat sulit di dalam mengukur tingkat Akuntabilitas laporan anggaran mereka terutama pada laporan realisasi anggaran desa.Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan data laporan realisasi anggaran Desa Sepang 2017 dengan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersifat implementatif dan praktis yang telah disediakan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) selaku Deputi Bidang Pengawasan Dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.Hasil penelitian ini adalah dimana di dalam penyusunan format anggaran khususnya laporan realisasi anggaran pada desa sepang secara garis besar penyusunanannya telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan BPKP cuma di dalam penyusunanya laporan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Desa Sepang hanya luput di dalam penulisan tanggal dan output yang dihasilkan. Secara keseluruhan prinsip akuntabilitas telah berjalan dengan baik di desa ini.Kata Kunci:   Akuntabilitas, Akuntansi, Dana Desa. .DAFTAR PUSTAKAArifiyanto, D.F. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.Bastian Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat. Cimahi, B. (2015). Pengelolaan keuangan desa. Diambil kembali dari http://Bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20477-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pertaanggungjawaban-keuangan-desaJuklak bimkon keuangan desa - BPKP. Diambil kembali dari www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdfNurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta. ErlanggaNadir, S (2013). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. YogyakartaPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014Panduan Pengelolaan Keuangan Desa-BPKP. Diambil kembali dari        http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdfRosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DalamMenunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo danDesa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). JurnalIlmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa.Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. FakultasEkonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (StudiKasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam WilayahKecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).Dipublikasikan. Tesis.Program Studi Magister Sains Akuntansi.Universitas Diponegoro Semarang.Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press.Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.Thomas. 2013.Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya MeningkatkanPembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten TanaTidung. Dipublikasikan.Skripsi.Program S1 Pemerintah Integratif.mFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.Diambil kembali darihttp://www.spi.or.id/wp-content/.../2014/11/UU_NO_6_2014-Desa.pdfWidjaya (2002).Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Munandar, M. 2001. Budgeting.Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Edisi 1.Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta.  Welsch, Hilton, Gordon. 2000.  Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba.Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta. Â