<![CDATA[Abstrak Kebijakan pembangunan anti kemiskinan, banyak menimbulkan persoalan. Kebijakan cenderung bersifat subsidiritas dan tidak mengakar pada potensi masyarakat miskin. Masyarakat miskin dipandang sebagai kelompok masyarakat yang tidak berdaya dan kurang produktif. Akibatnya berbagai paket kebijakan pola bantuan langsung justru menimbulkan ketergantungan masyarakat miskin. Untuk mengungkap permasalahan pembangunan anti kemiskinan tersebut, penelitian ini terfokus pada pengaruh kebijakan pola bantuan langsung terhadap produksi subsistensi masyarakat miskin kota. Keseluruhan proses penelitian berlangsung selama kurang lebih 9 bulan di Kelurahan Sangkrah, Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Dengan menggunakan metode analisa kualitatif, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pola bantuan langsung tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan produksi subsistensi ke arah pola konsumsi dalam ekonomi pasar pada keluarga miskin absolut. Kebijakan pola bantuan langsung seperti Subsidi Langsung Tunai (SLT), beras miskin (raskin), maupun Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM), tidak berpengaruh terhadap produksi subsistensi karena tambahan pendapatan yang berasal dari kebijakan bantuan langsung hanya cukup untuk konsumsi kebutuhan pangan atau untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga miskin absolut di kota. Di perkotaan, kebutuhan gizi makanan merupakan bentuk kebutuhan yang tidak bisa digantikan oleh produksi subsistensi. Jika terdapat pergeseran dari produksi subsistensi ke arah pola konsumsi dalam ekonomi pasar, pergeseran tersebut mengikuti prinsip bahwa semakin besar nilai tambahan penghasilan rumah tangga miskin maka akan semakin kecil produksi subsistensi yang dihasilkan. Kata Kunci: Ketergantungan, Masyarakat miskin, Kota, Bantuan, Subsistensi]]>
