Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Wacana Hukum Eksplorasi
Supriyanta -
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Eksplorasi

 1 
PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK -, Supriyanta
Exsplorasi Vol 27, No 1 (2014): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.15 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pendekatan integratif dalam penyelesaian tindak pidana anak. Setiap hari selalu saja terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini memerlukan penyelesaian yang tepat dan akurat dari sisi sistem hukum baik yang menyangkut substansi hukum, struktur hukum maupun aspek kultur hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang mengutamakan data sekunder. Data sekunder yang diperlukan berupa berita acara pemeriksaan (BAP) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang anak, berbagai pandangan ahli hukum, serta hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dalam penyelesaian kasus anak, masih mengutamakan pendekatan normatif. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana anak di luar cara yang normatif belum melembaga dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana anak.Kata Kunci : Pendekatan Integratif, Tindak Pidana Anak
ANALISIS KETENTUAN PIDANA DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN -, Supriyanta
Exsplorasi Vol 28, No 1 (2015): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.39 KB)

Abstract

Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang diciptakan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Hukum perlindungan konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sanksi pidana dalam UU Perlindungan Konsumen lebih banyak mengatur tentang pelaku usaha sebagai subyek tindak pidana. Pelaku usaha meliputi orang perseorangan, badan usaha baik yang badan hukum maupun yang bukan badan hukum.Kata Kunci : Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Sanksi Pidana
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DALAM MELAKSANAKAN JABATAN DAN PEKERJAANNYA -, Supriyanta
Exsplorasi Vol 27, No 2 (2015): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.472 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam menjalankan jabatan dan pekerjaannya juga mengkaji hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa Notaris memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga perlu adanya jaminan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang menjadi dasar kewenangannya. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data primer dari hasil pengamatan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan.Hasil penelitian menunjukkan pengawasan telah dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan cara mendatangi dan memeriksa kantor-kantor notaris di Kabupaten Sragen. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat situasi kantor, ada atau tidaknya tempat penyimpanan Protokol Notaris dan melihat kondisi kelengkapan Kantor Notaris seperti Meja, Kursi, Lambang Garuda Pancasila, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris, Protokol Notaris, Buku Daftar Akta, Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Dibukukan dan Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Disahkan, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Faktor penghambat yang ditemukan adalah keterbatasan dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris sehingga pengawasan yang dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun.Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Pengawasan, Notaris
PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK Supriyanta -
Exsplorasi Vol. 27 No. 1 (2014): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pendekatan integratif dalam penyelesaian tindak pidana anak. Setiap hari selalu saja terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini memerlukan penyelesaian yang tepat dan akurat dari sisi sistem hukum baik yang menyangkut substansi hukum, struktur hukum maupun aspek kultur hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang mengutamakan data sekunder. Data sekunder yang diperlukan berupa berita acara pemeriksaan (BAP) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang anak, berbagai pandangan ahli hukum, serta hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dalam penyelesaian kasus anak, masih mengutamakan pendekatan normatif. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana anak di luar cara yang normatif belum melembaga dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana anak.Kata Kunci : Pendekatan Integratif, Tindak Pidana Anak
ANALISIS KETENTUAN PIDANA DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Supriyanta -
Exsplorasi Vol. 28 No. 1 (2015): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang diciptakan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Hukum perlindungan konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sanksi pidana dalam UU Perlindungan Konsumen lebih banyak mengatur tentang pelaku usaha sebagai subyek tindak pidana. Pelaku usaha meliputi orang perseorangan, badan usaha baik yang badan hukum maupun yang bukan badan hukum.Kata Kunci : Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Sanksi Pidana
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DALAM MELAKSANAKAN JABATAN DAN PEKERJAANNYA Supriyanta -
Exsplorasi Vol. 27 No. 2 (2015): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam menjalankan jabatan dan pekerjaannya juga mengkaji hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa Notaris memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga perlu adanya jaminan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang menjadi dasar kewenangannya. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data primer dari hasil pengamatan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan.Hasil penelitian menunjukkan pengawasan telah dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan cara mendatangi dan memeriksa kantor-kantor notaris di Kabupaten Sragen. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat situasi kantor, ada atau tidaknya tempat penyimpanan Protokol Notaris dan melihat kondisi kelengkapan Kantor Notaris seperti Meja, Kursi, Lambang Garuda Pancasila, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris, Protokol Notaris, Buku Daftar Akta, Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Dibukukan dan Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Disahkan, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Faktor penghambat yang ditemukan adalah keterbatasan dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris sehingga pengawasan yang dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun.Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Pengawasan, Notaris
Co-Authors BAMBANG ALI KUSUMO