<![CDATA[ABSTRAKBadan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan laba perusahaan. Salah satu upaya ini adalah memberikan fasilitas kredit kepada pelanggannya. Pemberian fasilitas kreditberdampak terhadap timbulnya piutang tidak tertagih. Tulisan ini ditujukan untuk memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya piutang tidak tertagih, kendala yang dihadapi dan proses penyelesaiannya sehingga diharapkan dapat membuat sebuah konsep pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dan pengelolaan piutang yang dapat menimbulkan kesadaran hukum bagi pengguna barang/jasa di BUMN. Penyebab timbulnya piutang tidak tertagih, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, seperti: Standard Operating Procedure (SOP) dalam persyaratan pemberian kredit, administrasi dokumen, kecurangan dan kelalaian pegawai/tidak menghentikan kredit dan tidak adanya penegakan aturan.  Agar proses penanganan piutang berhasil, perlu dilakukan upaya preventif maupun represif seperti upaya penagihan secara litigasi/non litigasi, pembenahan internal sumber daya (Pembinaan/Pelatihan), revisi terhadap peraturan internal yang menjadi faktor penyebab, penegakan aturan serta sosialisasi tentang peraturan pengelolaan piutang. Kata Kunci : Piutang tidak tertagih, Fasilitas Pemberian KreditABSTRACTState-Owned Enterprises (SOEs) are always required to increase company profits. One of these efforts is to provide credit facilities to its customers. This credit facilities has occurred another problem which is uncollectible receivables. This article has purposes to describe factors that causing the occurrence of uncollectible receivables, the hindering obstacles and its settlement process. Most of uncollectible receivables were caused by several factors, both internal and external, such as: weaknesses in Standard Operating Procedures (SOP) on credit application, document administration, fraud and negligence of employees, and lack of law enforcement. To overcome those problems, there are needs to apply preventive and repressive measures such as litigation and non-litigation, improving human resource quality (coaching / training), revising internal regulations, law enforcement and socialization of receivables management regulations.Keywords: uncollectible receivables, credit facilities]]>
