Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DYNAMICS OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN COMMUNITY-BASED INTEGRATED CHILDREN PROTECTION (PATBM) DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Bintari, Antik; Soleh, Iman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v7i2.36130

Abstract

Child protection is basically the responsibility of all parties, especially children are the key to the future of a nation. Therefore, the government does not work alone but requires synergy with other parties such as the private sector, universities, mass media, and the community where the children live and work. The governance model that involves multi-stakeholders to make public decisions is known as collaborative governance.Collaborative governance is one of the new strategies of government that involves various stakeholders in a forum to make joint decisions that aim to solve problems that exist in society.One of the collaborative networks in child protection initiated by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) since 2016 is known as the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) movement. PATBM during the COVID-19 pandemic was part of efforts to fulfill children's rights, especially in terms of preventing and responding to cases of violence against children that occurred at PATBM locations
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIJINAN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL Soleh, Iman; Setiawan, Ilham
aspirasi Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.119

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi pada permasalahan tentang “Peran Pemerintah Dalam Perijinan Usaha Kecil Obat Tradisional (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mngetahui bagaimana peran pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat dalam pelayanan pendaftaran ijin usaha kecil obat tradisional. Peran Pemerintah Sebagai Regulator yaitu yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin oprasional dan wewenang dalam memonitor pelaksanaan izin tersebut, Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator adalah memobilisasi dalam pembangunan yaitu dengan menggerakan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan, Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator yaitu pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk proses perijinan melalui administrasi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustaan dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Peran Pemerintah Dalam Perijinan Usaha Kecil Obat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat masih belum optimal karena beberapa faktor diantaranya, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, persyaratan yang masih belum banyak dimengerti, dan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki pihak pemerintah.