Penelitian ini dilatarbelakangi pada permasalahan tentang “Peran Pemerintah Dalam Perijinan Usaha Kecil Obat Tradisional (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mngetahui bagaimana peran pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat dalam pelayanan pendaftaran ijin usaha kecil obat tradisional. Peran Pemerintah Sebagai Regulator yaitu yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin oprasional dan wewenang dalam memonitor pelaksanaan izin tersebut, Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator adalah memobilisasi dalam pembangunan yaitu dengan menggerakan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan, Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator yaitu pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk proses perijinan melalui administrasi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustaan dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Peran Pemerintah Dalam Perijinan Usaha Kecil Obat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat masih belum optimal karena beberapa faktor diantaranya, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, persyaratan yang masih belum banyak dimengerti, dan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki pihak pemerintah.