Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurist-Diction Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA)
I Gusti Komang Wijaya Kesuma
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kejahatan Siber pada Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Sistem Elektronik Dalam langkah Pengamanan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Meha Middlyne Simbolon; I Gusti Komang Wijaya Kesuma; Aditya Ery Wibowo
DEFENDONESIA Vol 5 No 1 (2021): April: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.364 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v5i1.98

Abstract

E-commerce sebagai aktifitas perdagangan melalui jaringan elektronik, merubah jenis transaksi konvensional menjadi transaksi pasar maya. E-Commerce tentunya memberikan pengaruh yang masif terhadap perkembangan ekonomi digital. In casu a quo, perkembangan teknologi digital semakin erat kaitannya dengan timbulnya kejahatan siber yang mengancam pertahanan dan keamanan negara yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sistem transaksi e-commerce yang digunakan oleh pengguna harus menanggung banyak risiko ditambah dengan perilaku cyber crime masih sangat sulit di antasipasi oleh pengguna dan penyedia. Oleh karena itu, perdagangan berbasis sistem elektronik harus dilindungi keamanannya oleh pemerintah dengan melakukan koordinasi yang bersifat lini sektoral, perluasan kewenangan, dan membentuk beberapa kebijakan baru dalam pengamanan dan penindakan terhadap e-commerce. Kata Kunci: Perdagangan Berbasis Sistem Elektronik, Kejahatan Siber, Pertumbuhan Ekonomi Digital.
Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat' Edwing Gregorio; Dewi Adi Kusumastuti; I Gusti Komang Wijaya Kesuma
Jurist-Diction Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v7i2.56124

Abstract

Abstract The inclusion of "living law" in Article 2 of the Criminal Code (KUHPN) has sparked a national debate concerning the static character of criminal law against the dynamic essence of living law. This study aims to investigate the growth of the concept of living law and the material legality principle following its development in the KUHPN. It is conducted as normative legal research and essentially consists of evaluating relevant documents and legislation. The results indicate that the KUHPN have the potential to alter the nature of living law, which was originally dynamic and encompassed both criminal and civil realms, into a static framework largely focused on criminal issues. The expansion allows for a softer application of the criterion of legality in criminal law enforcement, as punishment is regulated not only by laws but also by area rules.   Abstrak Akomodasi "hukum yang hidup” pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPN) menimbulkan perdebatan nasional karena hukum pidana bersifat statis sedangkan hukum yang hidup bersifat dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pergeseran konsep hukum yang hidup dalam masyarakat dan dampak dari perluasan asas legalitas materiil terhadap paradigma asas legalitas setelah diatur dalam KUHPN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang fokus melakukan studi pustaka terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akomodasi hukum yang hidup pada Pasal 2 KUHPN berpotensi menggeser maknanya yang semula bersifat dinamis dan tidak membedakan ranah pidana dan perdata menjadi bersifat statis serta cenderung menjadi ranah pidana saja. Perluasan asas legalitas di dalam KUHPN tidak hanya berimplikasi pada eksistensi hukum yang hidup tetapi juga berdampak pada penegakan hukum pidana. Perluasan itu memberikan ruang bagi pelunakan penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana karena pemidanaan tidak hanya diatur di dalam undang-undang tetapi juga diatur dalam peraturan daerah.
Co-Authors Aditya Ery Wibowo Dewi Adi Kusumastuti Edwing Gregorio Meha Middlyne Simbolon