Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Efektivitas Peran Notaris Dalam Dipalsukannya Tanda Tangan Oleh Notaris Dalam Pembentukan Akta Tri Astuti, Wanda; Mekka Putra, Mohamad Fajri
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4892

Abstract

Notaris yakni pejabat umum dimana memiliki wewenang dalam menyusun akta otentik yakni sebuah akta pada wujud dimana ditetapkan dalam Undang-undang, disusun dari serta didepan pegawai umum yakni memiliki kuasa dalam itu ditempat dimana akta disusun. Notaris mempunyai kewenangan serta kewajiban dimana jika wewenang serta kewajiban itu adanya pelanggaran serta penyalahgunaan dari Notaris nantinya Notaris bisa ditetapkan sanksi atas pelanggaran yang dijalankan. Penelitian ini memiliki tujuan dalam memahami serta menganalisa tanggungjawab notaris pada akta yang dibentuk berhubungan pemalsuan tanda tangan penghadap dari notaris. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, melalui pemakaian pendekatan mengacu undangundang, karya ilmiah, buku, serta jurnal yang berhubungan pada pokok bahasan. Mengacu kajian dalam tulisan ini adanya kesimpulan yakni terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan ketika akta otentik dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, diantaranya aspek lahiriah, aspek formil, aspek materiil, semua aspek itu termasuk sebuah persyaratan dalam sempurnanya suatu akta Notaris selaku sebuah akta yang otentik. Selain itu, Notaris perlu mempunyai prinsip kehati-hatian saat membentuk akta otentik dalam pencegahan pemalsuan identitas pada akta yang disusun notaris. Saat notaris menerapkan tugas jabatan dibuktikan menjalankan pelanggaran, sehingga nantinya notaris bisa diterapkan sanksi, berwujud sanksi perdata, administrasi, serta kode etik jabatan notaris sebab bila pihak yang merasa kerugian dalam haknya. Tetapi tak bisa melakukan pembuktian terdapat pelanggaran hak sebab suatu unsur yang tak terpenuhi, sehingga gugatan ganti kerugian pada acuan tindakan melanggar hukum nantinya tak bisa dijalankan.
Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Covid-19 Yang Dikatagorikan Sebagai Force Majeur Dianti, Faiza; Mekka Putra, Mohamad Fajri
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3340

Abstract

The purpose of this study is to study and analyze further regarding the postponement of debt payment obligations due to Covid-19 which is used as an excuse as a force majeure condition. The research method used is the normative juridical method. Where this research focuses on legislation, books, and other related literature. Covid-19 has caused various negative impacts, one of which has an impact on the inability of debtors to pay their debts to creditors. This then has an impact on increasing cases of bankruptcy applications, especially requests for postponement of debt payment obligations (PKPU), debt payments are made by applicants to the respondent but the respondent does not perform according to what has been promised, achievements cannot be made due to covid-19 reasons. The research was conducted by examining the legal systematics related to legislation regarding agreements, coercive circumstances and PKPU as well as by examining library materials or secondary data in the form of various literatures and doctrines of experts regarding agreements, coercive circumstances and PKPU. Research analysis was conducted using qualitative methods. Thus, the COVID-19 pandemic can be used as an excuse by debtors in PKPU.
Abuse of the Implementation of the General Meeting of Shareholders by the Commissioners and the Legal Consequences of the Deed of Statement of Meeting Resolution made by the Notary Mutiara, Arini; Mekka Putra, Mohamad Fajri
Advances In Social Humanities Research Vol. 3 No. 1 (2025): Advances In Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v3i1.334

Abstract

The General Meeting of Shareholders (GMS) serves as a decision-making mechanism within a Limited Liability Company (LLC) and plays a crucial role; however, it is often utilized as a tool for personal or specific group interests, leading to abuses in the conduct of GMS procedures. This research aims to analyze the legal mechanisms that determine the validity of changes within the company through the organization of the GMS, as well as the legal accountability in cases of abuse of the General Meeting of Shareholders (GMS) by Commissioners and the legal consequences for the minutes of meeting decisions made by a Notary, as explained in Case Decision Number 214/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical research typology. In this context, the abuse of GMS execution by Commissioners or related parties that harms other shareholders or third parties will be analyzed within the framework of unlawful acts. The results of this study indicate that the validity of changes within the company through the execution of the GMS heavily relies on clear meeting call procedures, qualified quorum, shareholder approval, and endorsement by the Ministry of Law and Human Rights, as stipulated in the company's Articles of Association and relevant laws concerning Limited Liability Companies. Legal accountability and legal implications for the minutes of meeting decisions made by a Notary become invalid and non-binding due to changes in the company's structure—whether in terms of amendments to the Articles of Association, share transfers, or changes in management composition—because they are not based on compliance with the Company Law (UUPT) and the company's Articles of Association. This provides an opportunity for aggrieved parties to file civil lawsuits or criminal charges.
Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan Julianty, Vivy; Mekka Putra, Mohamad Fajri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4871

Abstract

This study aims to analyze the legal standing of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company and the legal liability of a notary whose deed of amendment to the company is not registered. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, in making a deed of establishment and changes to a limited liability company, the parties want to be protected and get legal certainty. This writing has urgency, namely whether or not the deed made by a Notary has been requested to change the deed to the Ministry of Law and Human Rights so that it cannot be approved by the Ministry of Law and Human Rights. This research method uses normative juridical research methods. This research has a new perspective because it analyzes the legal position of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company that is not registered with the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study show that the Notary is responsible for compensating for losses by making a deed of the amendment, changing and correcting the registration data of a limited liability company when there is an error in data entry. The responsibility of a notary for a deed of change of a limited liability company that is not registered is that a notary can make a deed of confirmation or a deed of confirmation of the deed that is not requested, this is done if the shareholders feel they are not harmed due to negligence committed by the board of directors and carry out an inauguration or a deed of confirmation can be made and requested again.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum akta, perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tanggung jawab hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, pada proses pembuatan akta pendirian dan perubahan perseroan terbatas para penghadap ingin terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum. Penulisan ini memiliki urgensi yaitu keabsahan tidaknya akta yang dibuat Notaris tetapi tidak dimohonkan perubahan akta kepada Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak dapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mempunyai kebaruan pandangan sebab menganalisis kedudukan hukum akta perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris bertanggung jawab untuk mengganti kerugian melalui pembuatan akta perubahan, mengganti serta melakukan perbaikan pendaftaran perseroan terbatas jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Tanggung jawab Notaris atas akta perubahan Perseroan yang tidak didaftarkan ialah Notaris dapat membuat akta pengukuhan ataupun akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan, hal tersebut dilaksanakan jika pemegang saham merasa tidak dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan pihak direksi dan melakukan pengesahan atau akta penegasan yang dapat diolah dan dipermohonkan kembali.                                                                                          
Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi Siregar, Nur Rizki; Mekka Putra, Mohamad Fajri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4872

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wanprestasi atas perbuatan debitur dan kekuatan eksekutorial terhadapan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur. Lelang eksekusi hak tanggungan lahir karena debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian dan dalam hal ini pihak kreditur berhak melakukan lelang eksekusi sebagai pemegang jaminan untuk mendapatkan kembali haknya. Lelang merupakan cara penyelesaian hak tanggungan dan merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh kreditur, apabila cara-cara penyelesaian lainnya yang telah ditawarkan tidak ditanggapi oleh debitur. Sebelum melakukan lelang eksekusi, kreditur juga perlu melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan debitur untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terbaik untuk kedua belah pihak. Apabila masih belum menemuikan kesepakatan baru dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik debitur. Penelitian ini   menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada artikel ini membahas terkait kedudukan hukum wanprestasi dalam UUHT dan kekuatan eksekutorial terhadap permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur atas debitur wanprestasi.  This paper aims to analyze the legal position of default on the actions of the debtor and the executive power of the application for the auction of mortgage execution by the creditor. A mortgage execution auction was born because the debtor defaulted on an agreement and in this case the creditor has the right to conduct an execution auction as a guarantee holder to get his rights back. Auction is a method of settlement of mortgage rights and is the last method carried out by the creditor if the other settlement methods that have been offered are not responded to by the debtor. Before conducting an execution auction, creditors also need to negotiate with the debtor to resolve the problem in the best way for both parties. If a new agreement is not found, an execution auction of the debtor's mortgage will be held. This research used normative juridical research methods. The difference between previous research with this research is that the following this article discusses the legal position of default in the UUHT and the executive power of the auction application for the execution of mortgage rights by the creditor on the defaulting debtor.
Implikasi Hak Atas Tanah yang Diperoleh Secara Melawan Hukum Anggita, Vania Digna; Mekka Putra, Mohamad Fajri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5724

Abstract

This paper aims to determine the process of legally transferring land rights according to applicable law in Indonesia and to analyze the consequences of unlawful acts in obtaining land rights. The urgency of this research is to provide an explanation of legal certainty in the acquisition of land rights in accordance with Indonesian regulations. There are many disputes over land ownership and control obtained without rights by controlling land whose ownership of the land is already owned by other people. There is a lot of confusion in the community, especially about the legal certainty of the land they own. Proof of ownership in the form of a land certificate is needed to prove ownership of land rights. In addition, authentic deeds made by PPAT also have an important role to prove the transfer of land rights through legal actions. If a person obtains land rights against the law, then any authentic deed of transfer of land rights obtained unlawfully becomes null and void, and land certificates can be canceled by filing for cancellation. This study uses a normative juridical research method. The difference with previous research and this research is that this study discusses the acquisition of land rights transfers in accordance with Indonesian regulations and the consequences of obtaining land rights transfers that are carried out against the law.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses peralihan hak atas tanah secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta menganalisis akibat perbuatan melawan hukum dalam perolehan hak atas tanah. Sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah yang diperoleh tanpa hak dengan menguasai tanah yang kepemilikan atas tanah tersebut telah dimiliki oleh orang lain saat ini banyak ditemui. Banyak terjadi kebingungan di masyarakat, khususnya tentang kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan perolehan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan di Indonesia yang memberikan kepastian hukum. Bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah sangat diperlukan untuk dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Selain itu, akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga memiliki peran penting untuk membuktikan peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum. Apabila seseorang memperoleh hak atas tanah secara melawan hukum, maka setiap akta autentik peralihan hak atas tanah yang diperoleh secara melawan hukum menjadi batal demi hukum, dan sertifikat tanah dapat dibatalkan dengan mengajukan pembatalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai perolehan peralihan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan di Indonesia serta akibat dari perolehan peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara melawan hukum.      
KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER BERKAITAN DENGAN PENGGANTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS Can, Tsaqif Levinsky; Mekka Putra, Mohamad Fajri
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9313

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to determine the position of the notary in making the Deed of Circular Decision Statement in the process of replacing the Directors of a Limited Liability Company. For this reason, the type of research used is normative legal research with a normative juridical approach, namely analyzing legal problems from the perspective of statutory regulations. The technique used in this research is to collect data through library research, by reviewing and researching laws and regulations that are related to each other and the legal issues that the author raises. The results of this research indicate that the position of the notary in the process of making the Deed of Circular Statement is not directly involved, however the notary in the process of making it must provide a legal opinion to the person present. The legal opinion given must cover the technicalities of making, the position of the deed, and the consequences of making the Circular Decision Statement Deed. The Circular Decision stated in the authentic deed is based on the information of the presenters, without reducing or exaggerating the information that has been submitted to the notary. Therefore, the notary's position as a deed maker cannot be prosecuted criminally or civilly, as long as the authentic deed is made in accordance with the circular decision. However, if the authentic deed does not comply with the circular decision, the notary can be held responsible for the deed, criminally, civilly and also by code of ethics. Keywords: Notary, Circular Decision, Board of Directors AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler dalam proses penggantian Direksi Perseroan Terbatas. Untuk itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative, yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui sudut pandang peraturan perundang-undangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu sama lain dengan permasalahan hukum yang penulis angkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan notaris dalam proses pembuatan Akta Pernyataan Sirkuler tidak terlibat secara langsung, akan tetapi notaris dalam proses pembuatannya harus memberikan pendapat hukum kepada penghadap. Pendapat hukum yang diberikan haruslah mencakup teknis pembuatan, kedudukan akta, dan konsekuensi dari pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler tersebut. Keputusan Sirkuler yang dituangkan ke dalam akta otentik didasarkan pada keterangan para penghadap, tanpa mengurangi ataupun melebihkan keterangan yang telah dikemukakakn kepada notaris tersebut. Karena itu, kedudukan notaris sebagai pembuat akta tidak bisa dituntut pidana maupun perdata, selama yang dibuat dalam akta otentik sesuai dengan keputusan sirkuler tersebut. Namun apabila akta otentik tidak sesuai dengan keputusan sirkuler, maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban atas akta tersebut, secara pidana, perdata, dan juga kode etik. Kata kunci: Notaris, Keputusan Sirkuler, Direksi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS AKIBAT WANPRESTASI Karami, Muhammad Utama; Mekka Putra, Mohamad Fajri
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9315

Abstract

ABSTRACTThe aim of this research is to explain and explain that flats are the object of buying and selling transactions with large sums of money. Parties who want to buy and sell flats should make a binding sale and purchase agreement (PPJB) as a means of legal protection for the parties in the event of default. against the PPJB made before a notary as a means of perfect proof. This research aims to determine the elements of causes and legal protection for PPJB defaults on flats made before a Notary. PPJB is an authentic deed made by a Notary as a perfect proof tool which aims to provide legal protection for the parties concerned. Key words: legal protection, PPJB, flats, notary, default ABSTRAKTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menjabarkan bahwa rumah susun merupakan objek transaksi jual beli dengan jumlah uang yang besar, Para pihak yang ingin melakukan jual beli rumah susun patut membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi terhadap PPJB yang dibuat dihadapan notaris sebagai alat pembuktian sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur penyebab dan perlindungan hukum wanprestasi PPJB rumah susun yang dibuat dihadapan Notaris. PPJB merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat pembuktian sempurna yang bertujuan untuk perlindungan hukum bagi para pihak terkait. Kata kunci: perlindungan hukum, PPJB, rumah susun, notaris, wanprestasi
The Attachment Of Client Photo During The Signing Of The Authentic Minutes Deed -, Hengky; Mekka Putra, Mohamad Fajri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.2391

Abstract

This study aims to analyze the urgency of attaching the photo of the person at the time of signing the deed in the minutes of the deed and to examine more deeply the position of the photo as evidence in the trial. The form of this research is juridical-normative which relies on written legal sources with a research typology that is explanatory and in the form of prescriptive. The type of data used in the form of secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials with qualitative data analysis methods. Attaching a photo of the person at the time of signing the deed in the minutes of the deed is expected to further guarantee the Notary in carrying out his obligations in the deed inauguration process, so that he does not only adhere to the presence of fingerprints which also have the potential to be taken at different times, because essentially the role of affixing fingerprints on the sheet separate evidence is as additional evidence if the appearer denies his signature and guarantees that the appearer is actually dealing with the notary at the time of signing the deed, but does not guarantee that the signing is done at the same time