Garuda - Garba Rujukan Digital

Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Pembaruan Data Sertipikat Ditinjau Berdasarkan Sifat Terang Dan Tunai Ghazahra Vesti Rana; Tiurma Mangihut Pitta Allagan
Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i3.339

Penelitian ini menguraikan transaksi peralihan hak atas tanah yang wajib dilakukan secara terang dan tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia bidang tanah yang mendasarkan prinsip jual beli dari hukum adat. Pembahasan berfokus pada keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah ditelaah berdasarkan prinsip terang dan tunainya. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian meninjau berdasarkan prinsip terang dan tunai, transaksi jual beli yang belum disertai dengan pembaruan pada data yuridis serta data fisik dalam sertipikat tanahnya adalah sah. Pada kasus Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt, transaksi jual beli pertama dan kedua kalinya atas objek yang sama yakni bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 03/Karet adalah sah karena sudah memenuhi sifat terang dan tunai, biarpun belum disertai pendaftaran tanah untuk pembaruan data dalam sertipikatnya. Dalam hal terjadi sengketa terhadap objek bidang tanah, perlindungan hukum diberikan kepada pembeli yang beritikad baik, yakni pihak pembeli kedua biarpun kepemilikan objek bidang tanah tidak sepenuhnya milik dari penjual. Sementara pihak pembeli pertama yang juga belum melakukan pembaruan data dalam sertipikat diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak sepenuhnya berhak atas tanah.

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN MELALUI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK Arsyilla Destriana; Tiurma Mangihut Pitta Allagan
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Tujuan studi ini ialah untuk mengkaji peran PPAT dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pertanahan melalui Sertipikat Elektronik, esensi kepemilikan atas tanah, kondisi sistem administrasi pertanahan nasional, dan urgensi sertipikat tanah elektronik dalam memecahkan problematika sengketa pertanahan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa hak atas tanah merpakan hak ekonomi yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dihormati oleh negara. Di sisi lain, upaya pemerintah belum dapat menangani ketidakpastian hukum dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Dalam perspektif hukum pertanahan, sertipikat tanah elektronik dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa pertanahan.Â Kata Kunci: Sertipikat Tanah Elektronik, Kepastian Hukum, Administrasi Pertanahan, PPAT.Â AbstractÂ The purpose of this study is to examine the essence of reviewing the role of PPAT in the context of administering land administration through Electronic Certificates, land ownership, the condition of the national land administration system, and the urgency of electronic land certificates in solving land disputes in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that land rights are economic rights that must be protected, fulfilled, and respected by the state. On the other hand, the government's efforts have not been able to deal with legal uncertainty in the land administration system in Indonesia. In the perspective of land law, electronic land certificates can be an effort to resolve land disputes.Â Keywords: Electronic Land Certificate, Legal Certainty, Land Administration, PPAT.

Pernyataan Keputusan Rapat Atas Pemberhentian Ketua Yayasan Am Pada Rapat Pembina Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.DPS SIti Aisyah; Mohamad Fajri Mekka Putra; Tiurma Mangihut Pitta Allagan
Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.375 KB)

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (disebut juga PKR) yang merupakan hasil dari notulen Rapat Pembina Yayasan AM yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan dalam akta notaris. Dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut notaris tidak ikut hadir dalam rapat dan hanya membuat akta berdasarkan risalah rapat dibawah tangan, maka notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap. Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus mengetahui ketentuan mengenai perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta tersebut. Namun dalam praktiknya masih ada notaris yang melanggar hal tersebut sehingga menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum, seperti halnya kasus yang menimpa notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, baik karena disengaja maupun karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama adalah mengenai akibat hukum dari akta pernyataan keputusan rapat pembina yang melanggar ketentuan dalam anggaran dasar; dan yang kedua adalah mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan pernyatan keputusan rapat pada rapat pembina yayasan yang dikategorikan cacat hukum tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakanmetode penelitian berupa bentuk penelitian yuridis normative. Penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan akta menjadi cacat hukum dan timbul kerugian terhadap pada para pihak. Kata Kunci: Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Cacat Hukum, Prinsip Kehati-Hatian Notaris

PENANAMAN MODAL ASING PENGANGKATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) DI INDONESIA Ursula Kristanti Riang Borot; Tiurma Mangihut Pitta Allagan
UNES Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.279

In 2021, the government start discussing licensing for foreign investors to search for sunken ship cargo objects (BMKT) under Indonesian waters. This study focuses on normative juridical research by reviewing regulations regarding foreign investment in the lifting of sunken cargo objects (BMKT) in Indonesia and permits for trying to lift sunken cargo objects (BMKT) in the regions. The results obtained are that the regulations have not been specifically regulated, for foreign investment itself it is still running in accordance with the applicable general investment regulations, but specifically for foreign investment in the Lifting of Submerged Ships (BMKT) it is still not optimal and business licensing in The regional government for the Lifting of Sunken Ships (BMKT) for foreign investment is also still not optimally regulated, but Government Regulation No. 6 of 2021 shows that the role of local governments in providing business permits is quite significant through the regional apparatus of the Investment and Integrated Services Agency. One Gate, as well as local governments can provide business licensing matters in accordances with the needs of the region

Implikasi Penambangan Emas Ilegal Pada Masyarakat Adat Yonamami Amazon Brasil Diyani, Trini; Allagan, Tiurma Mangihut Pitta
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The study seeks to understand the implications of mining on the rights of the Yanomami Indigenous Peoples of theBrazilian Amazon. Brazil has great potential for mining activities in the future. However, in recent years there has been a large number of illegal gold mining activities contributing greatly to the environment both physically and socially. Illegal mining leads to clashes between miners and the Yanomami tribe as well as severe environmental degradation. These miners are estimated to account for about a third of Brazil's gold production. Illegal gold mining in the Amazon increases deforestation and water pollution resulting in deforestation of the Amazon jungle. The illegal gold mining that occurs in the Yanomami Indigenous Tribe has been contrary to the nawacita spirit of the International Labour Convention No. 169 of 1989. The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) recommends that the government take preventive and curative measures to protect the Yanomami indigenous area.

Default in Payment in Land Sales That Have Been Registered at the Land Office (A Study of Court Decision Number 15/Pdt/2022/PT.Bdg.) Luthfi Akmal, Muhammad; Allagan, Tiurma M. Pitta
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 3 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i3.7044

This research discusses default in the payment of land purchase using a home ownership credit as a basis for canceling a sale that has been registered at the land office, based on the Court Decision Number 15/Pdt/2020/PT.Bdg. In this case, the bank disbursed the credit according to the credit agreement between the buyer and the bank, which should have been paid to the seller by the buyer. However, since the money was not paid despite the transfer of rights being registered at the Land Office, the seller suffered a loss due to the buyer's default. This default can create new legal problems if not promptly resolved through the court. The research method used is doctrinal legal research, based on legal doctrines and applicable laws and regulations. The research typology used is descriptive-analytical. This method describes the applicable laws and regulations and relates them to legal theories and the practice of positive law relevant to the issue. This research focuses on whether a default can annul a land sale that has been registered with the land office and the differences between default and unlawful acts in canceling an engagement based on applicable regulations. The result of this research is that the transfer of land can be annulled by proving that a default has indeed occurred through a judge's decision in accordance with Article 1266 of the Civil Code.

ANALISIS PERBEDAAN PERATURAN DAFTAR NEGATIF INVESTASI DAN DAMPAKNYA PADA POLITIK HUKUM INVESTASI DI INDONESIA Salsabila, Sofha; Allagan, Tiurma Mangihut Pitta
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 6 (2023): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i6.3856

The Investment Negative List (DNI) regulations are a vital instrument in regulating foreign and domestic investments in Indonesia. This article discusses the significant changes that have occurred in the DNI regulations over time and how these changes have influenced the framework of Indonesia's investment policies. This research conducts an in-depth analysis of the differences in the Investment Negative List (DNI) regulations applied in various periods in Indonesia and their impact on investment law and policy. The research methodology will use normative juridicial research that involves the analysis of DNI regulation documents, investment policies, and relevant literature. The results of the analysis reveal that changes in the DNI regulations reflect a shift in Indonesia's investment law and policy perspective, moving from a more restrictive approach to a more open stance towards investment.

Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda Renaldi, Ferdinand; Allagan, Tiurma M. Pitta
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.478

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai kegiatan publikasi dan promosi diri yang dilarang oleh Notaris di Indonesia melalui Kode Etik Notaris dan di Belanda melalui Code of Notary Ethics serta penerapan kegiatan publikasi atau promosi diri Notaris di Indonesia dibandingkan dengan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif atau Doktrinal. Dalam era digital ini, semua profesi, termasuk notaris, cenderung menggunakan situs web sebagai sarana untuk meningkatkan visibilitas dan keterjangkauan layanan mereka. Ditemukan bahwa pengaturan mengenai kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris di Indonesia sangat ketat. Di Indonesia, notaris dilarang melakukan seluruh kegiatan publikasi dan promosi diri sebagai tindakan pencegahan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Notaris di Indonesia dilarang untuk melakukan segala tindakan yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang Notaris. Hal ini berbeda dengan yang diatur di Belanda dimana para Notaris dapat memberikan informasi-informasi umum seperti nama, alamat kantor, nomor telefon, surat elektronik, serta jasa-jasa yang ditawarkan tersebut yang dilakukan tanpa memuji diri sendiri. Seharusnya, Notaris di Indonesia juga dapat memberikan informasi yang umum seputar profesi Notaris tersebut. Namun perlu diingat bahwa hal ini wajib dilakukan tanpa adanya keinginan untuk memuji diri sendiri ataupun memberikan konsepsi bahwa Notaris tersebut adalah yang paling unggul serta merendahkan Notaris lainnya. Sifat saling menghormati sesama rekan notaris juga merupakan nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Kode Etik Notaris di Indonesia.

Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Pembaruan Data Sertipikat Ditinjau Berdasarkan Sifat Terang Dan Tunai Rana, Ghazahra Vesti; Mangihut Pitta Allagan, Tiurma
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.339

Penelitian ini menguraikan transaksi peralihan hak atas tanah yang wajib dilakukan secara terang dan tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia bidang tanah yang mendasarkan prinsip jual beli dari hukum adat. Pembahasan berfokus pada keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah ditelaah berdasarkan prinsip terang dan tunainya. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian meninjau berdasarkan prinsip terang dan tunai, transaksi jual beli yang belum disertai dengan pembaruan pada data yuridis serta data fisik dalam sertipikat tanahnya adalah sah. Pada kasus Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt, transaksi jual beli pertama dan kedua kalinya atas objek yang sama yakni bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 03/Karet adalah sah karena sudah memenuhi sifat terang dan tunai, biarpun belum disertai pendaftaran tanah untuk pembaruan data dalam sertipikatnya. Dalam hal terjadi sengketa terhadap objek bidang tanah, perlindungan hukum diberikan kepada pembeli yang beritikad baik, yakni pihak pembeli kedua biarpun kepemilikan objek bidang tanah tidak sepenuhnya milik dari penjual. Sementara pihak pembeli pertama yang juga belum melakukan pembaruan data dalam sertipikat diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak sepenuhnya berhak atas tanah.

TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ATAS PERKAWINAN PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA Rajagukguk, Chelsea Raphael; Allagan, Tiurma Mangihut Pitta
Veritas et Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/3g6myh92

This research explores the Private International Law (PIL) dimensions of marriages involving Rohingya refugees in Indonesia. As a transit country that has not ratified the 1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol, Indonesia faces legal and administrative challenges in registering marriages of Rohingya refugees, either with Indonesian nationals or among themselves. Despite having the right to marry and establish families, as recognized by Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights and Indonesia’s 1945 Constitution, they encounter significant barriers. Using a doctrinal approach, the study analyzes these issues through the lens of PIL principles and Indonesia’s existing legal framework, including the Marriage Law, Population Administration Law, Citizenship Law, Presidential Regulation Number 9 of 1975, and the 2023 Draft Bill on Indonesian PIL. The stateless status of Rohingya refugees complicates the registration of their marriages, often resulting in invalid or unregistered unions. The research focuses on determining the applicable law regarding the formal and material requirements for marriage in these cases and argues that adopting the lex loci celebrationis principle could provide a viable legal solution. It concludes by recommending the issuance of official recognition certificates for unregistered refugee marriages and the provision of citizenship for Rohingya individuals who marry Indonesian citizens, in order to uphold their fundamental human rights.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search