<![CDATA[Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah yang menghasilkan tamatan siap kerja. Dalam menyiapkan tamatannya, belum semua SMK melaksanakan uji kompetensi menggunakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1, dimana standarisasi manajemen untuk asesmen dan peralatan yang harus memenuhi standar minimal persyaratan uji sertifkasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik, mekanisme sertifikasi kompetensi serta mendiskripsikan kelebihan dan kekurangan sertifikasi kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 di SMK Perwira Bangsa Kota Depok. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain penelitian etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model yang digunakan analisis interaktif. Hasil penelitian ini adalah : 1) Karakteristik LSP P1 di sekolah ini yaitu menguji sertifikasi untuk siswanya sendiri dan siswa sekolah jejaring. Kurikulum yang digunakan sudah disinkronkan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Skema sertifikasi yang digunakan adalah skema sertifikasi klaster pengoperasian mesin bubut dasar dan skema sertifikasi klaster pengoperasian mesin frais dasar. Lisensi skema yang dimiliki selama tiga tahun. Periode 2020-2023 lembaga ini telah mensertifikasi 230 peserta, 62,5% kompeten dan 37,5 % belum kompeten. 2) Mekanisme sertifikasi kompetensi meliputi persiapan, pelaksanaan, penerbitan sertifikat serta pengawasan dan evaluasi uji sertifikasi sesuai pedoman BNSP. 3) Kelebihan yang dimiliki LSP P1 ini adalah menumbuhkan semangat siswa dalam menempuh pendidikan, menggunakan model pembelajaran Inquiri Learning dalam menyiapkan siswanya untuk uji sertifikasi, cukup memiliki asesor kompetensi, sedangkan kelemahannya adalah jumlah peralatan masih kurang, tenaga administrasi masih kurang dan belum melakukan surveilan pemegang sertifikat kompetensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan LSP P1 meliputi lisensi skema sertifikasi, sinkronisasi kurikulum, penyediaan sarana prasarana standar industri, pembiayaan, pemenuhan asesor kompetensi, penyelenggaraan uji sertifikasi sesuai pedoman, serta penerbitan dan pemeliharaan sertifikat kompetensi.]]>
