<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara kebijakan publik dan manajemen pelayanan dalam meningkatkan kualitas pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Merauke. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini melibatkan kepala KUA, petugas pencatatan nikah, staf administrasi, tokoh masyarakat adat, serta pasangan yang menerima layanan sebagai informan utama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terkait regulasi, prosedur, dan praktik pelayanan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan mekanisme sinergi antara kebijakan publik dan manajemen pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi nasional, seperti UU Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama terkait pencatatan pernikahan, dapat berjalan efektif apabila diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan yang adaptif terhadap kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat Merauke. Faktor pendukung meliputi digitalisasi administrasi, pelatihan SDM, koordinasi internal, serta keterlibatan tokoh masyarakat adat, sementara faktor penghambat utama adalah keterbatasan infrastruktur, jarak antar wilayah, dan perbedaan persepsi budaya. Penelitian ini menghasilkan model sinergi kebijakan publik manajemen pelayanan yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan kebijakan nasional dan peningkatan mutu pelayanan di daerah terpencil. Kata Kunci: Kebijakan Publik; Manajemen Pelayanan; Pencatatan Nikah; KUA Merauke; Sinergi Kebijakan Abstract This study aims to analyze the synergy between public policy and service management in improving the quality of marriage registration at the Merauke Regency Religious Affairs Office (KUA). Using a qualitative approach and a case study design, this study involved the head of the KUA, marriage registration officers, administrative staff, indigenous community leaders, and couples receiving services as key informants. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation related to regulations, procedures, and service practices. Data analysis was conducted thematically to identify supporting factors, obstacles, and mechanisms for synergy between public policy and service management. The results indicate that the implementation of national regulations, such as the Marriage Law and the Minister of Religious Affairs Regulation concerning marriage registration, can be effective if translated into service practices that adapt to the geographical, social, and cultural conditions of the Merauke community. Supporting factors include administrative digitization, human resource training, internal coordination, and the involvement of indigenous community leaders. While the main inhibiting factors are limited infrastructure, distance between regions, and differences in cultural perceptions. This study produces a synergy model for public policy and service management that can serve as a reference for developing national policies and improving service quality in remote areas. Keywords: Public Policy; Service Management; Marriage Registration; Merauke Office of Religious Affairs; Policy Synergy ]]>
