Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Perpajakan
, Sumardi Adiman
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGARUH PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018 TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) , Sumardi Adiman
JURNAL PERPAJAKAN Vol 1 No 2 (2020): JURNAL PERPAJAKAN
Publisher : Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkembang begitu pesat dari tahun ke tahun telah menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha tersebut. Untuk membantu Wajib Pajak UMKM pemerintah pada tahun 2013 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46. Setelah beberapa tahun dilaksanakan kini pemerintah telah mengeluarkan penyempurnaan dari peraturan tersebut yakni dengan mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan keringanan tarif bagi para pelaku usaha UMKM. Namun PP yang disahkan pada pertengahan tahun 2018 ini dirasakan masih kurang meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak pada UMKM. Penelitian ini berfokus pada pemahaman para wajib pajak terkait implementasi aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihatpengaruh PP 23 tahun 2018 terkait penurunan tariff pajak untuk UMKM, apakah dengan adanya penurunan tariff ini dapat meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar kewajiban perpajakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, langkah-langkah dalam analisis data kualitatif melalui empat proses, yaitu mengumpulkan data, menyortir data yang tidak diperlukan, menyajikan dan menganalisis data, dan terakhir adalah menyimpulkan data. Hasil dari penelitian ini adalah semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akan tetapi, responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka.
PENGARUH KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP PERMOHONAN PENGAJUAN KEBERATAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK , Sumardi Adiman
JURNAL PERPAJAKAN Vol 1 No 1 (2019): JURNAL PERPAJAKAN
Publisher : Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax Amnesty policy is one of the important policies in order to optimize the national banking business. It is hoped that this policy will provide benefits not only to the national economy but also to the government and taxpayers themselves. In addition, this policy also has the potential to add to the national economy which can then be utilized for domestic economic activities. Tax amnesty is an opportunity given in a short time to taxpayers to pay a sum of money as an exemption from liability (including interest and penalties) in connection with the previous tax year without any worries to be prosecuted. With the existence of tax amnesty is expected to produce tax revenue that has not been paid or underpaid, besides that this is done toimprove taxpayer compliance in paying taxes. The increase in compliance is also a result of the increasingly effective oversight of taxpayers, because the information on the taxpayer's wealth list will be more accurate as well. Banks as credit suppliers can become intermediaries for taxpayers who take part in this program. because every taxpayer who follows the tax amnesty program, is obliged to pay a sum of money as aransom to the state. With this ransom, for taxpayers who lack funds in ransom payments, can apply for credit to the bank. With the existence of the credit is expected to provide convenience for taxpayers to pay ransoms for the tax amnesty program so that there are no more reasons for taxpayers to pay in arrears.
Co-Authors