Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Media Akademik (JMA)
M. Ekaputra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ATAS HARGA YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA: Studi Putusan Mahkamah Agung No.602 K/PDT/2020 Harisoni Hutasoit; Edy Ikhsan; M. Ekaputra; Burhan Sidabariba
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.329

Abstract

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu hal tertentu;suatu sebab yang halal.Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum.Dengan adanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi,seperti kasus pada Putusan Mahkamah Agung No.602 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, didalam perjanjian jual beli ini yang pembayarannya dilakukan secara mencicil / kredit tidak mencantumkan jangka waktu pelunasannya dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi hukum tmembuatnya, bertentangan beli yang tidak mencantumkan batas waktu pembayaran dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 602K/Pdt/2020 dinilai tidak mempertimbangkan faktor-faktor yuridis lainnya seperti syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata,Pasal 1338 KUH Perdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,bertentangan dengan asas pembuktian atas Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) yang telah dibuat secara sah dihadapan Notaris,dan bertentangan dengan asas kepastian hukum (Pacta Sunt Servenda). Perjanjian jual beli yang tidak mencantumkan batas waktu pembayaran dapat menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Salah satu prinsip dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan hukum bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Upaya yang dapat dilakukan kepada yang dirugikan adalah dengan pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian berserta ganti rugi; pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, atau menuntut ganti rugi saja. Sebaiknya pihak-pihak yang telah membuat perjanjian berupaya untuk memenuhi pasal-pasal dari isi perjanjian yang telah disepakti bersama. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak. Seharusnya perjanjian dilaksanakan dengan asas itikad baik.
ANALISIS HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGARAPAN LIAR DI PTPN III KEBUN BANGUN Ibnu Syahputra Sutomo; Muhammad Yamin; M. Ekaputra
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2757

Abstract

Abstract: The problem of illegal cultivation on State-Owned Enterprise (BUMN) plantations that occurs at PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero Kebun Bangun is not just a regional problem, but should be a national problem, a national and state problem, because the problem of illegal cultivation occurs in throughout Indonesia. The formulation of the problem in this thesis research is how to regulate positive law regarding criminal acts of illegal cultivation at PTPN III Kebun Bangun, what is the purpose of punishing criminal acts of illegal cultivation at PTPN III Kebun Bangun, how to deal with criminal acts of illegal cultivation at PTPN III Kebun Bangun. The research method used is a normative legal research method with descriptive analytical research characteristics, with a statutory statute approach, a conceptual approach, a historical legal approach, a historical legal approach, a comparative comparative approach, and a case approach. Primary, secondary and tertiary data sources, using library research techniques and document data collection are then analyzed qualitatively. It is necessary to increase the capacity of law enforcement officials in dealing with the problem of criminal acts of illegal cultivation.Keywords: Prevention, Crime, Illegal Cultivation, PTPN III Abstrak: Permasalahan dalam Penggarapan liar di perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero Kebun Bangun bukan sekedar merupakan Masalah daerah, namun seharusya menjadi masalah nasional, masalah bangsa dan Negara, karena masalah penggarapan liar terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana penggarapan liar di di PTPN III Kebun Bangun, apa tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana penggarapan liar di PTPN III Kebun Bangun, bagaimana penanggulangan tindak pidana penggarapan liar di PTPN III Kebun Bangun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan statute approach, pendekatan konseptual conceptual approach, pendekatan sejarah hukum historical approach, pendekatan perbandingan comparative approach, dan pendekatan kasus case approach. Sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah tindak pidana penggarapan liar ini.   Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Pengarapan Liar, PTPN III
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN AKIBAT PERILAKU HYPERSEKS MENURUT KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Farhan Auliya Hasibuan; M. Ekaputra; Utary Maharany Barus
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3122

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of assault driven by hypersexual behavior, from the perspective of positive criminal law in the Indonesian Penal Code (KUHP) and Islamic criminal law. Hypersexuality, as an excessive sexual urge, may influence the motives behind acts of violence, yet this condition remains unregulated in Indonesia’s legal system. This research employs a normative juridical approach, with data collected through literature review. The findings reveal that under the Penal Code, criminal liability applies regardless of psychological factors such as hypersexuality, unless they qualify as legal defenses. In contrast, Islamic criminal law views deviant sexual behavior as a serious moral offense, warranting both legal and ethical sanctions. The study recommends the development of more comprehensive legal frameworks to consider psychological conditions in assessing criminal liability. Keywords: Assault, Hypersexuality, Criminal Liability, Penal Law, Islamic Criminal Law Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilatarbelakangi oleh perilaku hiperseksual, ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam. Fenomena hiperseksualitas sebagai dorongan seksual yang berlebihan dapat mempengaruhi motif terjadinya penganiayaan, namun aspek ini belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana tetap berlaku tanpa mempertimbangkan aspek psikologis seperti hiperseks, kecuali terbukti sebagai alasan pemaaf. Sementara dalam hukum pidana Islam, perilaku menyimpang secara seksual termasuk dalam pelanggaran moral yang serius dan sanksinya mencakup baik aspek hukum maupun etika. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dalam mengakomodasi kondisi psikologis pelaku dalam proses pertanggungjawaban pidana. Kata kunci: Penganiayaan, Hiperseksual, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, Hukum Islam 
Co-Authors Burhan Sidabariba Edy Ikhsan Farhan Auliya Hasibuan Harisoni Hutasoit Ibnu Syahputra Sutomo Muhammad Yamin Utary Maharany Barus