<![CDATA[ABSTRACTThe 30th September Movement (G30S) in 1965 is one of the important milestones of Indonesian political history. Historiography shows that the testimony of the G30S executor acknowledged that what they did was meant to precede the Council of Generals that plan to coup d'etat against President Soekarno. After more than five decades, it is important to know how new media (especially news website) pass on the memory of this Council of Generals especially for the new generation in Indonesia. The objective is to reveal, 1) the Council of Generals and the position of the Indonesia Communist Party or PKI in the G30S narration on the Indonesian news website, and 2) the argument used in the framing both the issues: Council of Generals and PKI. The study was conducted on three main news sites in Indonesia (Detik.com, Tribunnews.com, Liputan6.com) using framing analysis method to probe news from September to October 2017. This study found that the news about the Council of Generals was not presented in a way that meets the standard of rationality narrative as required by Walter Fisher's Narrative Paradigm theory. Nevertheless, the depiction of the Council of Generals and its members in the patriot/hero category was confirmed in the framing of the major Indonesian news sites. The PKI (still) remained positioned as a mastermind of G30S. Media does not provide any other version that can open the public's insight to better understand this incident. The tendency to report the moment of kidnapping and murder of the generals give emphasis more to the dramatic value than political aspect of the events. The media tend to present the Council of Generals and G30S as an issue of human interest rather than the significance of this tragedy in Indonesian history.Keywords: Council of Generals, 30th September movement, journalism, narrative ABSTRAKGerakan 30 September (G30S) 1965 merupakan salah satu tonggak penting sejarah politik Indonesia. Historiografi menunjukkan bahwa kesaksian eksekutor G30S mengakui bahwa apa yang mereka lakukan dimaksudkan untuk mendahului rencana Dewan Jenderal yang disinyalir akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno. Setelah lebih dari lima dekade, menjadi penting untuk mengetahui cara media baru (khususnya situs berita) mewariskan memori terkait Dewan Jenderal ini kepada generasi baru di Indonesia. Tujuannya untuk mengungkap, 1) perihal Dewan Jenderal dan posisi Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam narasi G30S di situs berita Indonesia; dan 2) argumentasi yang digunakan dalam pembingkaian keduanya: Dewan Jenderal dan PKI. Penelitian dilakuan pada tiga situs berita utama di Indonesia (Detik.com, Tribunnews.com, Liputan6.com) dengan menggunakan metode analisis framing atas pemberitaan bulan September-Oktober 2017. Studi menemukan bahwa artikel Dewan Jenderal belum tersaji dengan cara yang memenuhi standar rasionalitas narasi sebagaimana disyaratkan teori Paradigma Naratif yang dikemukakan Walter Fisher. Meski demikian, penggambaran Dewan Jenderal dan anggotanya dalam kategori patriot/pahlawan, terkonfirmasi dalam pembingkaian yang dilakukan situs berita utama Indonesia. Dalam konteks G30S, PKI tetap diposisikan sebagai dalang. Media tidak memberikan versi lain yang dapat membuka wawasan publik untuk memahami lebih baik tentang peristiwa ini. Kecenderungan untuk menyajikan momen penculikan dan pembunuhan, menggiring pembingkaian lebih pada aspek dramatis ketimbang politis yang melatarbelakangi keseluruhan peristiwa. Media tampak ingin menghadirkan Dewan Jenderal dan G30S sebagai sebuah isu dan peristiwa yang menonjolkan nilai human interest ketimbang nilai penting peristiwa tersebut dalam sejarah Indonesia.Kata kunci: Dewan Jenderal, G30S, jurnalisme, narasi ]]>
