<![CDATA[Abstract. In accordance with Law No.6/2014 concerning Villages, villages have the authority to manage their own finances. But in practice there are still many problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the problems in the taxation of village funds, both fr om external and internal of villages have been resolved well by the village apparatus and what policies have been carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the potential for taxation from the village.Keywords. Village Law; Leadership; Human Resources; Village Financial System. Abstrak. Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksi dengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah permasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupun internal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM, Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan aparatur desa. Pengawasan dari pemerintah pusat (Satgas Dana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harus ditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untuk membuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahas sebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa. Kata kunci. Kepemimpinan; Sistem Keuangan Desa; Sumber Daya Manusia; UU Desa.]]>
