Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IBLAM Law Review KANGMAS: Karya Scientific Community Service is a journal Humaniorum Journal
Firmantoro, Kiki
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : IBLAM Law Review

 1 
ANALISA PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK DESAIN INDUSTRI ATAS KONFIGURASI TAS OLEH PT. BATIK KERIS Firmantoro, Kiki
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.549

Abstract

Pengertian desain industri adalah penciptaan bentuk tiga dimensi, konfigurasi atau komposisi garis atau warna yang dapat memberikan tampilan atau tampilan khusus pada suatu barang yang diproduksi secara massal. Desain Industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), HKI adalah hak milik yang bersumber dari kemampuan intelektual atau kegiatan kreatif, suatu kemampuan berpikir manusia yang diungkapkan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk, yang mempunyai manfaat dan nilai ekonomi. Hukum Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 31 Tahun 2000. Banyak subjek hukum yang membatalkan desain industri karena desain industrinya telah digunakan oleh subjek hukum lain sehingga menimbulkan kerugian dan rasa ketidakadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pihak yang berkepentingan untuk membatalkan pendaftaran desain industri tidak dapat memberikan bukti bahwa pendaftaran tersebut harus dibatalkan. Sehingga perlu adanya revisi pasal 26 Undang Undang No. 31 Tahun 2000, karena tidak disebutkan dilakukannya pemeriksaan substantif pada saat mengajukan pendaftaran Desain Industri sehingga mengakibatkan banyaknya Desain Industri yang sejenis.
The Binding Effect of Constitutional Court Decisions on Police Regulations (An Analysis of Constitutional Court Decision No. 114/PUU-XXIII/2025) Firmantoro, Kiki
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.658

Abstract

This study examines the binding force of Constitutional Court decisions on administrative regulations issued by the Indonesian National Police, with particular attention to the normative consistency between Police Regulation No. 10 of 2025 and the constitutional meaning articulated in Constitutional Court Decision No. 114/PUU-XXIII/2025. A normative legal research approach is employed through the analysis of constitutional norms, the hierarchy of laws and regulations, doctrines of constitutional and administrative law, and constitutional adjudication. The analysis demonstrates that Constitutional Court decisions possess substantive binding force, requiring the internalization of the ratio decidendi as a normative standard in the formulation of implementing regulations. Normative inconsistency between police regulations and constitutional standards risks generating vertical normative conflicts, undermining constitutional supremacy, and weakening the principles of the rule of law and constitutional democracy
Co-Authors Adilang, Agam Alusinsing Nugroho, Meysita Arrum Suvinah, Suvinah