<![CDATA[Abstrak – Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) membawa babak baru dalam hubungan internasional. Sejumlah kebijakan baru sudah dirilis oleh Pemerintahan Biden walaupun untuk implementasinya mungkin akan berjalan secara efektif pada tahun 2022 atau saat masa transisi pemerintahan sudah berakhir. Dalam kebijakan luar negeri AS tersebut, tidak satu pun kawasan menjadi prioritas utama dan Pemerintahan Biden cenderung menunjukkan fokusnya dalam perbaikan kondisi domestik dan pemulihan kerja sama dengan beberapa entitas internasional. Sebagai salah satu negara maju dan besar di tataran internasional, perubahan kebijakan luar negeri AS juga berimplikasi terhadapIndonesia. Dengan netralitas dalam menanggapi perseteruan antara AS, Rusia, dan China, Indonesia mempunyai nilai dan posisi strategis dalam kebijakan luar negeri AS. Posisi strategis Indonesia dalam kebijakan luar negeri AS tidak hanya didorong oleh netralitasnya, tetapi juga peran aktifnya dalam berbagai forum internasional. Bahkan, Indonesia akan menyandang gelar pemimpin G20 pada 2022 dan ketua ASEAN pada 2023. Dengan gambaran situasi dan kondisi tersebut, penulis merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk tetap memelihara kerja sama yang sudah terjalin dengan AS sekaligus memantau perkembangan kebijakan luar negeri AS pasca-masa transisi pemerintahan. Bersamaan dengan itu, pemerintah Indonesia dapat memetakan dan merencanakan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dengan AS yang dapat dicapai pada masa kepemimpinannya di G20 pada tahun 2022 dan keketuaannya di ASEAN pada tahun 2023.Kata Kunci: diplomasi, kebijakan luar negeri, kerja sama bilateral, posisi strategis]]>
