Mahruddin, Mahruddin
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Sistem Syariah Pada Multilevel Marketing Syariah (Studi Kasus Di Stokist K-Link Lalolara Kendari) Idris, Adriyani; Idris, Muh.; Mahruddin, Mahruddin
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1 No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v1i1.2829

Abstract

Multilevel Marketing merupakan salah satu bisnis yang memutar roda perekonomian dengan menjanjikan kesuksesan dan penghasilan yang melimpah dalam waktu yang singkat namun ulama kontemporer mengeluarkan fatwa yaitu mengharamkan bisnis MLM dengan alasan bisnis tersebut termasuk dalam money game dan mengandung unsur riba. Bisnis  MLM  dapat  menjadi  alternatif yang menjanjikan masa depan. Penghasilan menjadi seorang tenaga pemasar MLM yang profesional tidak kalah dibandingkan dengan penghasilan dari profesi lainnya di bidang konvensional. Bisnis Multi Level Marketing (MLM) merupakan salah satu bisnis modern yang tidak ada di zaman nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai hukum bisnis MLM. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan MLM secara keseluruhan. Ada juga pendapat yang mengatakan halal atau haram, tergantung pada sistem yang diterapkan dalam MLM tersebut.Seiring berjalannya waktu, salah satu perusahaan MLM terbesar yaitu K-Link Internasional menjadi salah satu Multilevel Marketing yang berbasis syariah. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pokok permasalahan yaitu : Bagaimana Penerapan Sistem Syariah Pada Multilevel Marketing Syariah(Studi Kasus Di Stokist K-Link Lalolara Kendari). Penerapan sistem syariah yang terdapat pada K-Link Internasional melalui produk yang telah bersertifikat halal dan BPOM, sistem yang digunakan adalah breakaway dimana setiap member diberikan keadilan dalam meniti karir di K-Link dengan tidak merugikan member baru/downline, sedangkan bonus yang didapatkan sesuai dengan hasil kerja keras dan usaha member. Dari tinjauan hukum Islam, MLM diperbolehkan selama dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan dan syarat MUI, dan praktiknya tidak melanggar syariat Islam. MLM syariah adalah bisnis jual beli dengan adanya saling menguntungkan satu sama lain dan terjalinnya persaudaraan dan silaturahmi antar sesama member maupun masyarakat.
Implikasi Kebijakan Pemekaran Desa terhadap Redistribusi Aset dan Penetapan Administrasif Pemerintahan Mahruddin, Mahruddin
Al-'Adl Vol. 10 No. 2 (2017): Al-'Adl
Publisher : Universitas Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v10i2.703

Abstract

This study aims to analyze and describe the problems that became implications reallocation of village redistribution of assets and the establishment of government administrative villages in the district Talaga Raya. Focus on research excursions before and after the division of the village. By using descriptive and case study approach, the results showed that the division of the village in the district Talaga Raya has been implicated in the development of infrastructure, of which the number of places of worship which had amounted to only 5 units, now has increased to 8 units. Likewise, the highway, from seven villages in the district have done Talaga highway pavement and concrete. However, of the implications unisex other implications that accompany the expansion is a conflict between some of the elements in the districts of the assets associated with the claim means of taps. While the results penulusuran writer associated with the administrative boundaries of the village administration was no problem, because the local government took the initiative before the expansion is done, the boundaries of the village settled first. By him that splitting the village in the district Talaga Raya Central Buton regency positive impact on the division more than the negative impact due to the addition of assets.