Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Ilmiah Publika IBLAM Law Review Journal Evidence Of Law
Tobing, PL
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Titik Singgung Penggabungan Gugatan dengan Gugatan Kelompok Achmad Rizaldi, Fahim; Tobing, PL
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1668

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out how to file a civil lawsuit, because the form and aspects of the lawsuit have the same characteristics. Aspects of the same form of lawsuit are cumulative lawsuits and group lawsuits. In this research method the author uses normative legal research, namely research carried out by analyzing applicable laws and regulations. Regarding the sources of legal materials used, they are divided into primary legal materials and secondary legal materials, where the primary legal materials are the main legal materials that are the basis for the study of this writing, namely statutory regulations. That there are differences in the forms of lawsuits even though they have some of the same characteristics, what makes them different is the accumulation of lawsuits / Combination of lawsuits regarding several legal issues that are both subjective and objective in nature, their use in civil courts which usually deal with issues of breach of contract, unlawful acts and divorce, etc. Meanwhile, group lawsuits are used for civil matters regarding consumer protection, the environment and forestry.
EFEKTIFITAS PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II JAKARTA Tobing, PL; Purbaningrum, Purbaningrum
Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.35 KB) | DOI: 10.59066/jel.v1i1.25

Abstract

Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah sejak lama melanda masyarakat Indonesia termasuk di wilayah hukum DKI Jakarta. Hal ini menjadi persoalan besar bagi pemerintah yang memerlukan perhatian serius disemua sektor terutama dalam segi penegakan hukumnya. Hakim sebagai lembaga pemutus harus dengan sungguh-sungguh membuat suatu putusan yang bersifat komprehensif, khususnya dalam sanksi pemidanaannya, agar nantinya penerapan sanksi pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan bimbingan pada narapidana benar-benar dapat berjalan dengan efektif, sehingga permasalahan narkotika tersebut dapat ditanggulangi melalui sistem penghukuman dan pembinaan. Narapidana kasus narkotika merupakan narapidana yang patut menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan yang optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan cara statistik. Pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan program pembinaan narapidana narkotik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta terbilang cukup efektif. Dalam operasional hariannya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta ini telah menerapkan sistem pengamanan ketat yang bersifat maximum security pada sistem penerimaan, penempatan, operasional penerimaan tamu dan kunjungan, penerapan sistem area yang steril, pengaman maksimum pada setiap kegiatan dan program warga binaan, penggunaan alat elektronik tercanggih, dan sistem penjagaan dan sumberdaya manusia staf Lapas yang terlatih dan berdisiplin tinggi agar dapat mencapai tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta.
PENINDAKAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR TENTANG PELANGGARAN PASAL PASAL 106 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH POLRESTA BANDUNG Dharma, Erlangga Surya; Tobing, PL
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7794

Abstract

Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pengendara bermotor wajib menaati tata tertib yang telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu salah satunya wajib mempunyai kelengkapan surat-surat berkendara. Pada wilayah Kota Bandung, masih banyak pengendara motor yang mengabaikan untuk membawa kelengkapan surat berkendara saat berkendara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung bagi pengendara kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi surat-surat adalah dengan melakukan penilangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung yaitu bekerjasama dengan intansi terkait yaitu dalam hal ini Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan penerapan sanksi terhadap oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi baik media cetak maupun media elektonik, dan melakukan razia rutin yang bertujuan untuk terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa kelengkapan surat-surat itu sangatlah penting.
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA PAKSA PEMBELAAN DIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID/SUS-ANAK/2020/PN.KPN.) Armiyanto, Muhammad Donny; Tobing, PL
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7813

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, bahwa UUD 45 menetapkan Indonesia suatu negara hukum (Rechistaat) dan dapat dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasaan UUD 45. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat supaya terciptannya keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan adalah pembunuhan. Namun berbeda halnya jika pembunuhan yang dilakukan disebabkan karena pembelaan diri. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelaan terpaksa (Noodweer) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu dan Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 01/Pid.SusAnak/2020/PN.KPN menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun.
LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF FEMALE DEVELOPMENT IN THE WOMEN'S CORRECTIONAL INSTITUTIONS CLASS IIA EAST JAKARTA Tobing, PL; Emsahulina , Emsahulina
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.62 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v1i01.4

Abstract

The purpose of guiding prisoners in prison in Indonesia is so that prisoners can improve themselves so that the objectives of the correctional system can be achieved so that prisoners are nurtured and guided to become better people. A person becomes a prisoner not only because the factors that cause the crime that come from outside are material, but also because his mental and spiritual factors have been damaged as a result of mistakes and socialization that shape his personality. The formulation of the problems in this research are: 1. How is the implementation of coaching for women assisted residents in LAPAS Perempuan? 2. What are the obstacles in the implementation of coaching for women assisted citizens at the Class IIA Women's Prison, East Jakarta? The research method that I use is a normative juridical method, which is to analyze the relationship between the prevailing laws and regulations with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the issues discussed. The conclusion in this study is that the implementation of coaching for female prisoners at the Class IIA Women's Prison, East Jakarta, includes several procedures starting from the admission of prisoners, registration to the next stage of the implementation of the development of prisoners. The implementation stage itself consists of 4 (four) stages, namely the initial stage of teaching inmates to have religious and legal awareness, the advanced stage which gives directions to the inmates to always display their talents and skills so that while in prison, the prisoners have positive activities done. Furthermore, in the advanced stage, the two prisoners who have undergone half of their prison terms, which according to the Correctional Supervisory Team (TPP) are allowed to go outside the wall (assimilation), in the last stage are given provisions to become independent humans, live happily and participate actively in the community again. Some of the obstacles in the implementation of guidance for assisted citizens at LAPAS are conditions of overcapacity of LAPAS; Some of the prisoners do not have clear families; Lack of security personnel at LAPAS; Lack of attention to the fulfillment of institutional facilities at LAPAS; Lack of human resources such as teacher assistance and trainers.
Titik Singgung Penggabungan Gugatan dengan Gugatan Kelompok Achmad Rizaldi, Fahim; Tobing, PL
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1668

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out how to file a civil lawsuit, because the form and aspects of the lawsuit have the same characteristics. Aspects of the same form of lawsuit are cumulative lawsuits and group lawsuits. In this research method the author uses normative legal research, namely research carried out by analyzing applicable laws and regulations. Regarding the sources of legal materials used, they are divided into primary legal materials and secondary legal materials, where the primary legal materials are the main legal materials that are the basis for the study of this writing, namely statutory regulations. That there are differences in the forms of lawsuits even though they have some of the same characteristics, what makes them different is the accumulation of lawsuits / Combination of lawsuits regarding several legal issues that are both subjective and objective in nature, their use in civil courts which usually deal with issues of breach of contract, unlawful acts and divorce, etc. Meanwhile, group lawsuits are used for civil matters regarding consumer protection, the environment and forestry.
Co-Authors Achmad Rizaldi, Fahim Armiyanto, Muhammad Donny Dharma, Erlangga Surya Emsahulina , Emsahulina Purbaningrum, Purbaningrum