Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Rangka Mewujudkan Good Local Governance (Studi Pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dan Sentra Industri Songkok di Kelurahan Kroman Kabupaten Gresik) Ariningtyas, Sukma Ayu Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 11 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Empowerment of The Small and Medium Enterprise (SME) to Realize Good Local Governance (Study at The Official of Cooperatives, SME, Industry and Trade and Songkok Industrial in Kroman Gresik). In to realize national development and fair income distribution that evenly necessary cooperation between the central government and local government. Regional autonomy as one of the choice for the local government to regulate and take care of their interests own and do of fair distribution for all community. Increased community welfare could be done by many ways, one is by doing empowerment. Empowerment to the community by using potential owned by these communities. One potential strong owned by the local government is the existence of SME. SME having many contributions and positive impact to regional development, improving the welfare of the surrounding community. Empowerment by apply the principle of good local governance it was expected to bring SME contributions to better again, to be independent SME, tough dan competitiveness. Empowerment of SME would done by Diskoperindag Kabupaten Gresik based on Regulations number 20 of 2008. Keywords: Good Local Governance Abstrak: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE (Studi Pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dan Sentra Industri Songkok di Kelurahan Kroman Kabupaten Gresik). Dalam mewujudkan pembangunan nasional dan pemerataan pendapatan yang merata diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah sebagai salah satu jalan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dan melakukan pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya yaitu dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Salah satu potensi kuat yang dimiliki oleh daerah adalah eksistensi Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM memiliki banyak peran dan kontribusi bagi pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan UKM dengan menerapkan prinsip Good Local Governance didalamnya diharapkan semakin membawa kontribusi UKM untuk semakin baik lagi, menjadi UKM yang mandiri, tangguh dan berdaya saing. Pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Gresik sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008. Kata Kunci: Good Local Governance

Imperialisme Gaya Baru Terhadap Buruh Industri Garmen di Bangladesh dalam Kerangka Modern World System Sukma Ayu Putri
Journal of Governance Innovation Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v3i1.682

Exploitation of labour has been big problems in Bangladesh, its combination between imperialist (thats the US and European Garment Consortium), local factory owners and government. Dependence Bangladesh as a periphery country under fashion companies from core country is the evidence of existing modern world system. This paper discusses about how exploitation and poverty correlate with development failures in Bangladesh. Actually, working in the garment industry are the another way to reach their basic needs, but in fact, they all getting low salary which is under minimum cost of living. Until now, the ready-made garments (RMG) industry of Bangladesh still being "big power" endorser for low skills populations within considerable polemics. Bangladesh “terperangkap” dalam skema eksploitasi tenaga kerja dari kombinasi praktek Imperialis pengusaha fashion dunia (Konsorsium Garmen AS dan Eropa) dengan pemilik pabrik dan penguasa. Ketergantungan Bangladesh sebagai negara periphery pada pengusaha fashion sebagai pemain dari negara core merupakan bentuk dari adanya modern world system yang berlaku. Tulisan ini membahas bagaimana eksploitasi, kemiskinan dan kesenjangan berkorelasi dengan gagalnya upaya-upaya pembangunan di Bangladesh. Bekerja pada industri garmen adalah pilihan terakhir para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup meskipun pada kenyataannya upah yang diterima masih dibawah biaya hidup minimal yang ditetapkan. Industri garmen Bangladesh adalah “kekuatan besar” penopang ekonomi penduduk berkeahlian rendah (low-skill) yang didalamnya mempunyai segudang polemik.

Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Rangka Mewujudkan Good Local Governance (Studi Pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dan Sentra Industri Songkok di Kelurahan Kroman Kabupaten Gresik) Sukma Ayu Putri Ariningtyas
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 11 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Empowerment of The Small and Medium Enterprise (SME) to Realize Good Local Governance (Study at The Official of Cooperatives, SME, Industry and Trade and Songkok Industrial in Kroman Gresik). In to realize national development and fair income distribution that evenly necessary cooperation between the central government and local government. Regional autonomy as one of the choice for the local government to regulate and take care of their interests own and do of fair distribution for all community. Increased community welfare could be done by many ways, one is by doing empowerment. Empowerment to the community by using potential owned by these communities. One potential strong owned by the local government is the existence of SME. SME having many contributions and positive impact to regional development, improving the welfare of the surrounding community. Empowerment by apply the principle of good local governance it was expected to bring SME contributions to better again, to be independent SME, tough dan competitiveness. Empowerment of SME would done by Diskoperindag Kabupaten Gresik based on Regulations number 20 of 2008. Keywords: Good Local Governance Abstrak: PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE (Studi Pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dan Sentra Industri Songkok di Kelurahan Kroman Kabupaten Gresik). Dalam mewujudkan pembangunan nasional dan pemerataan pendapatan yang merata diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah sebagai salah satu jalan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dan melakukan pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya yaitu dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Salah satu potensi kuat yang dimiliki oleh daerah adalah eksistensi Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM memiliki banyak peran dan kontribusi bagi pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan UKM dengan menerapkan prinsip Good Local Governance didalamnya diharapkan semakin membawa kontribusi UKM untuk semakin baik lagi, menjadi UKM yang mandiri, tangguh dan berdaya saing. Pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Gresik sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008. Kata Kunci: Good Local Governance

Philanthropy as a creative strategy for international development Case study: Rockefeller foundation initiative's for AGRA Sukma Ayu Putri
Jurnal Hubungan Internasional Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jhi.v11i1.8962

The Rockefeller Foundation has introduced itself a global philanthropic organization (foundation) and ‘old players’ in philanthropy’s arena. This idea has continued since existing of The Rockefeller Foundation in 1913 until now. This paper discusses about how philanthropy is taken over as a creative and effective strategy to realized development goals in the developing countries. One of the most influential philanthropic organizations in global arena is The Rockefeller Foundation, this foundation have so many strategic plan to accelerate development in the developing countries, such as their support on the ‘Alliance for Green Revolution in Africa (AGRA)’ that began in 2006. This program has become a creative strategy to realized food security and economic improvement in Africa.

Peran ASEAN Security Community dalam Persengketaan Laut China Selatan (Studi dari tahun 1930 hingga 2016) Sukma Ayu Putri
Indonesian Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Keterlibatan ASEAN dan AS untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian sengketa mewarnai dinamika sengketa LCS dalam menemui jalan penyelesaian sepenuhnya maupun mencegah konflik dan konfrontasi militer. Keenam negara (China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan) saling adu klaim kedaulatan atas wilayah LCS dan mengerahkan segala upaya demi pengakuan atas wilayah LCS. Tulisan ini membahas bagaimana dinamika sengketa LCS dan peran ASEAN security community dalam mengelola sengketa yang terjadi untuk mencegah timbulnya konflik besar, termasuk didalamnya bagaimana pembentukan dokumen DOC dan COC yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan antar negara-negara yang bersengketa.

Upaya Memaksimalkan Potensi Lokal Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pembinaan Tata Kelola BUMDes Sabar Alim, Desa Balesari Kabupaten Malang Mimin Anwartinna; Sukma Ayu Putri; Ariandi A. Zulkarnain
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Peningkatan peranan serta penguatan kelembagaan BUMDes di Indonesia saat ini menjadi fokus utama bagi semua desa di Indonesia sebagai sarana untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Upaya mendorong pembangunan desa lewat berbagai aspek seperti bagaimana memanfaatkan potensi desa secara maksimal dan menggali potensi desa yang lebih banyak lagi, juga menjadi goals BUMDes. Seperti halnya di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Sebagai salah satu desa yang lokasinya relatif jauh dari pusat kota, pada kenyataannya, Desa Balesari menyimpan begitu banyak potensi asli desa yang belum diberdayakan secara maksimal. Berdirinya BUMDes Sabar Alim yang sejatinya diharapkan dapat menjadi “mesin tambahan” pendorong kemajuan Desa Balesari dan perbaikan ekonomi masyarakat lokal, pada faktanya belum bisa memenuhi cita-cita besar tersebut. BUMDes Sabar Alim masih mengalami berbagai kendala dalam menjalankan perannya, diantaranya, kurangnya tenaga (SDM) kompeten yang duduk dalam jajaran pengurus BUMDes, minimnya pengetahuan dan arus informasi yang didapat terkait peranan BUMDes, hingga belum terjalinnya kemitraan antara BUMDes dengan beberapa perusahaan besar yang berlokasi di area Desa Balesari. Padahal Desa Balesari menyimpan begitu banyak potensi didalamnya, seperti Bunga Mawar berkualitas tinggi, kopi asli Balesari, Ubi Jalar, Jahe, hingga potensi lahan yang potensial dijadikan kawasan wisata. Serangkaian hal inilah yang menjadi perhatian kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan sosialisasi langsung dan memotivasi para pengurus BUMDes Sabar Alim dengan tujuan BUMDes Sabar Alim nantinya dapat lebih berdaya dan profesional dalam melaksanakan perannya sebagaimana mestinya menjadi pendorong sekaligus penggerak bagi pembangunan desa dan ekonomi lokal.

PENERAPAN INOVASI ADUH BRA (ADMINISTRASI HURUF BRAILLE) DALAM UPAYA PENINGKATAN KEMUDAHAN PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENYANDANG TUNA NETRA TAHUN 2022 DI DISPENDUKCAPIL KOTA MALANG Azka Firda Wiladiyah; Sukma Ayu Putri
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2, September 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i2.1694

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan inovasi ADUH BRA (administrasi huruf braille) dalam upaya peningkatan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi penyandang tuna netra tahun 2022. Penelitian ini dirancang sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mengungkap beberapa faktor terkait penerapan inovasi ADUH BRA bagi penyandang tuna netra. Obyek penelitian ini adalah inovasi ADUH BRA yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Pemerintah sebagai aparatur pelayan publik memiliki peran penting dalam mengembangan sistem pelayanan yang berkualitas dalam memenuhi tuntutan publik yang semakin meningkat. Dispendukcapil sebagai pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi serta harapan dari masyarakat. Keberadaan penyandang tuna netra di Kota Malang membuat Dispendukcapil Kota Malang ingin memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi keadaan masyarakatnya. Maka dari itu muncullah inovasi ADUH BRA ini yang diluncurkan oleh Dispendukcapil Kota Malang, dengan tujuan membantu dan mempermudah masyarakat disabilitas terutama penyandang tuna netra agar bisa mengetahui dan membaca dokumen kependudukannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain lagi. Melalui ADUH BRA ini masyarakat penyandang disabilitas khususnya tuna netra, diberi kemudahan dengan adanya data kependudukan yang bisa dibaca melalui huruf braille. Inovasi ADUH BRA tidak hanya fokus pada satu proses pengurusan dokumen kependudukan saja, tetapi semua dokumen kependudukan. Dispendukcapil memiliki data penyandang tuna netra se Kota Malang, namun dari data tersebut semuanya penyandang tuna netra sudah melakukan pelayanan mengenai dokumen huruf braille

Pendampingan Penjaringan Calon Perangkat Desa Mangunrejo dalam Rangka Menghasilkan SDM Pemerintahan Desa yang Inovatif Putri, Sukma Ayu; Sri Handayani; Mashur Hasan Bisri
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Tipis Wiring Vol 2 No 2 (2023): Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Islam Raden Rahmat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/tepiswiring.v2i2.3405

Creating civil servants that can be innovative, creative and adaptive in technology and science, needs improvement from various aspects, as example, networking and screening of prospective village officials which can be done using several representative methods. The goals is filtrating to obtain prospective village officer who supporting village’s basic needs. As one of the villages in Kepanjen District, Malang Regency, Mangunrejo Village has committed to starting digitalization era. All information which relating to public services, village activity agendas, news, etc. has been disseminated on Mangunrejo Village official website which can be accessed by all people. This commitment needs supported from village officer who competent technological tools, adaptive, creative and innovative. Now, village officer cant only having a humanist approach and actions towards their community members, but also knowing how to quickly respond to user needs without taking a long time and long-winded. The output targets in this activity are collaborating with Mangunrejo Village, especially with their Village Leader and its staff, to finding an innovative, adaptive and creative village’s civil servants through several multistages tests which held within transparently, fairly and effectives principles.

DEVELOPMENT FAILURE IN LOW-INCOME COUNTRIES: THE COMPLEXITY OF MULTIDIMENSIONAL POVERTY IN MOZAMBIQUE Ariningtyas, Sukma Ayu Putri
BHUVANA: Journal of Global Studies Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Department of International Relations Universitas Satya Negara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59408/bjgs.v3i1.214

This research seeks to analyze how multidimensional poverty, rooted in multisectoral problems, contributes to development failure in Mozambique. This study elucidates that multidimensional poverty in Mozambique is entrenched in political and security crises, as well as the instability of community socio-economic conditions. These issues arise from historical, socio-economic, and political dynamics, alongside a crisis of democracy, corruption, and debt. The study examines these challenges through the lens of the Multidimensional Poverty Index (MPI) to accurately explain the poverty conditions in Mozambique. Employing qualitative analysis and a comprehensive literature review, this research facilitates an in-depth understanding of the relationship between development failure and multidimensional poverty in Mozambique. The findings reveal that prolonged poverty in Mozambique is influenced by a multitude of factors, including weak enforcement of human rights, corruption, conflict and security crisis, income inequality, inadequate public infrastructure, and other critical challenges. This research contributes to enriching literature about multidimensional poverty, highlighting the correlation between this kind of poverty in poor countries and their national development failures.

The Impact of Australian and European Foreign Aid on Public Infrastructure Development in Papua New Guinea Ariningtyas, Sukma Ayu Putri; Faiz, Humaira
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 14, No 2 (2025): August
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i2.3169

Australia has been a major donor in the development process in Papua New Guinea (PNG) since the beginning of independence. Along with Australia, many other donors including Japan, Europe and China. Multilateral institutions such as the World Bank, IMF, and UNDP have also supported the funding of central projects in PNG. Foreign aid is needed to fulfil public infrastructure facilities, especially for poor and new countries. This research contribute to explain about Australia and the European Union have been donor partners for PNG mainly in primary sector funding, such as clean water provision, health services, prevention of gender-based violence, human rights enforcement, providing bureaucratic reform, forest preservation, and other sectors. This research explains the support provided by foreign aid from Australia and Europe for PNG's development. Uses qualitative research based on literature studies from previous research related to the history of providing foreign aid to PNG. Various forms of aid have been utilized by PNG including technical assistance, projects, and grants. As a country that still relies on the agricultural sector and mining management, PNG relies on support from various donors. This support has a significant impact on human development, public infrastructure and the achievement of global development goals. Therefore, PNG was able to build primary infrastructure from foreign aid while simultaneously increasing the country's institutional capacity through strengthening democracy, enforcing human rights, preventing gender-based violence, and bureaucratic reform.Â Australia telah menjadi donor utama dalam proses pembangunan di Papua Nugini (PNG) sejak awal kemerdekaan. Selain Australia, banyak pemberi donor lainnya yaitu Jepang, Eropa, dan China. Lembaga multilateral seperti World Bank, IMF, UNDP juga menjadi penyokong begitu banyak pendanaan dari proyek-proyek sentral di PNG. Bantuan luar negeri memang sangat dibutuhkan guna pemenuhan sarana infrastruktur publik, khususnya bagi negara miskin dan baru merdeka. Penelitian ini berkontribusi dalam pembahasan tentang pentingnya dukungan bantuan luar negeri dari Australia dan Eropa bagi upaya-upaya pembangunan dan kesejahteraan PNG. Metode dalam penelitian ini menggunakan riset kualitatif berbasis studi literatur dari riset pendahulu yang berkaitan dengan topik sejarah pemberian bantuan luar negeri untuk PNG. Berbagai bentuk bantuan telah dimanfaatkan oleh PNG meliputi bantuan teknis, proyek, maupun hibah. Sebagai negara yang masih mengandalkan sektor pertanian dan pengelolaan pertambangan sebagai SDA andalan, PNG masih terus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak donor. Dukungan ini sangat signifikan dampaknya bagi pembangunan manusia, infrstruktur publik mapun pencapaian tujuan pembangunan global. Hasilnya, PNG mampu membangun infrastruktur primer dari dana bantuan luar negeri sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan negara melalui penguatan demokrasi, penegakan HAM, pencegahan kekerasan berbasis gender, reformasi birokrasi dan sebagainya

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search