Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Governance Innovation

Imperialisme Gaya Baru Terhadap Buruh Industri Garmen di Bangladesh dalam Kerangka Modern World System Sukma Ayu Putri
Journal of Governance Innovation Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v3i1.682

Abstract

Exploitation of labour has been big problems in Bangladesh, its combination between imperialist (thats the US and European Garment Consortium), local factory owners and government. Dependence Bangladesh as a periphery country under fashion companies from core country is the evidence of existing modern world system. This paper discusses about how exploitation and poverty correlate with development failures in Bangladesh. Actually, working in the garment industry are the another way to reach their basic needs, but in fact, they all getting low salary which is under minimum cost of living. Until now, the ready-made garments (RMG) industry of Bangladesh still being "big power" endorser for low skills populations within considerable polemics. Bangladesh “terperangkap” dalam skema eksploitasi tenaga kerja dari kombinasi praktek Imperialis pengusaha fashion dunia (Konsorsium Garmen AS dan Eropa) dengan pemilik pabrik dan penguasa. Ketergantungan Bangladesh sebagai negara periphery pada pengusaha fashion sebagai pemain dari negara core merupakan bentuk dari adanya modern world system yang berlaku. Tulisan ini membahas bagaimana eksploitasi, kemiskinan dan kesenjangan berkorelasi dengan gagalnya upaya-upaya pembangunan di Bangladesh. Bekerja pada industri garmen adalah pilihan terakhir para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup meskipun pada kenyataannya upah yang diterima masih dibawah biaya hidup minimal yang ditetapkan. Industri garmen Bangladesh adalah “kekuatan besar” penopang ekonomi penduduk berkeahlian rendah (low-skill)  yang didalamnya mempunyai segudang polemik. 
PENERAPAN INOVASI ADUH BRA (ADMINISTRASI HURUF BRAILLE) DALAM UPAYA PENINGKATAN KEMUDAHAN PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENYANDANG TUNA NETRA TAHUN 2022 DI DISPENDUKCAPIL KOTA MALANG Azka Firda Wiladiyah; Sukma Ayu Putri
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2, September 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i2.1694

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan inovasi ADUH BRA (administrasi huruf braille) dalam upaya peningkatan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi penyandang tuna netra tahun 2022. Penelitian ini dirancang sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mengungkap beberapa faktor terkait penerapan inovasi ADUH BRA bagi penyandang tuna netra. Obyek penelitian ini adalah inovasi ADUH BRA yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Pemerintah sebagai aparatur pelayan publik memiliki peran penting dalam mengembangan sistem pelayanan yang berkualitas dalam memenuhi tuntutan publik yang semakin meningkat. Dispendukcapil sebagai pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi serta harapan dari masyarakat. Keberadaan penyandang tuna netra di Kota Malang membuat Dispendukcapil Kota Malang ingin memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi keadaan masyarakatnya. Maka dari itu muncullah inovasi ADUH BRA ini yang diluncurkan oleh Dispendukcapil Kota Malang, dengan tujuan membantu dan mempermudah masyarakat disabilitas terutama penyandang tuna netra agar bisa mengetahui dan membaca dokumen kependudukannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain lagi. Melalui ADUH BRA ini masyarakat penyandang disabilitas khususnya tuna netra, diberi kemudahan dengan adanya data kependudukan yang bisa dibaca melalui huruf braille. Inovasi ADUH BRA tidak hanya fokus pada satu proses pengurusan dokumen kependudukan saja, tetapi semua dokumen kependudukan. Dispendukcapil memiliki data penyandang tuna netra se Kota Malang, namun dari data tersebut semuanya penyandang tuna netra sudah melakukan pelayanan mengenai dokumen huruf braille