Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Rangkuti, Afifa
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi peraturan presiden no 87 tahun 2016 dalam pemberantasan pungutan liar oleh polres Dairi Kudadiri, Saumi; Rangkuti, Afifa
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol 8, No 1 (2023): JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Publisher : IICET (Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.202 KB) | DOI: 10.29210/30032967000

Abstract

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini nantinya menghasilkan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik. Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Dalam Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 terkait pemberantasan pungutan liar terhadap masyarakat di kabupaten Dairi, karena pada zaman sekarang ini banyak oknum-oknum yang salah menggunakan hak dan kewajibannya baik pada skala kecil maupun dalam skala besar. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa  implementasi Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang pemberantasan pungutan liar telah sesuai dengan standar operasional. Polres Dairi melakukan pemberantas dengan cara pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepolisian, himbauan kepada anggota kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan, dan arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap anggota kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya upaya represif melalui upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Implementasi, Pemberantasan, Pungli.
NOMOKRASI ISLAM DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DALAM HUKUM TATA NEGARA Rangkuti, Afifa
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 3, No 1 (2017): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v3i1.977

Abstract

As a country with the greatest Muslim population in the world, it does not make Islam its ideology. In the form of relationship how Islam and the Unitary State of the Republic of Indonesia can be realized. This classic problem still requires special attention, because the debate is always inviting Reaction and action. Islam as a religion is seen as a system of living systems that are complex and capable of being believed to be a powerful mechanism in dealing with various problems of life encountered. Shari'ah is composed of a mixture of pre-Islamic customs and customs with principles and laws derived from authentic Qur'an and Hadith. Islamic thinkers seek to become Islamic teachings of ethical and national policy. Nevertheless, the principle of the state of Indonesia is accepted as final, but until now the conflict between Islamic identity and Indonesia is contested, albeit on a lesser scale.Keyword: Nomocracy Islam, United States of Indonesian Republic, Constitutional Law.
Co-Authors Kudadiri, Saumi