<![CDATA[Buruknya proses pengaderan dalam sebuah partai melahirkan kader-kader yangpragmatis serta oportunis, yang mana kader-kader tersebut kurang mampu membaca kebutuhandan keinginan masyarakat. Para kader lebih sibuk untuk memenangkan dirinya dalam suatupertarungan politik, yaitu pemilu, dibandingkan memahami persoalan masyarakat yangsesungguhnya. Maka, tidak heran menjelang pemilu banyak bermunculan kader partai politik,baik kader partai murni maupun kader karbitan (kader yang baru muncul karena ada pemilu).Konflik-konflik yang terjadi di internal partai politik sering kali disebabkan oleh senioritasotoriter pimpinan, artinya partai tersebut lebih mengutamakan kader yang lebih dahulu aktifyang boleh berkiprah tanpa melihat kompetensi. Kader yang baru masuk atau baru sebentarberproses di partai politik tidak diizinkan untuk berkiprah. Namun, ada pula partai politik yangmenggunakan cara instan untuk mendapatkan kader, yakni orang yang dianggap memilikimodal atau materi lebih dapat langsung menduduki posisi strategis dalam sebuah partai politik.Perkembangan politik di Indonesia mengalami fase kemunduran, yang mana sekaranguntuk memenangkan dalam sebuah pemilihan umum seorang kader yang dicalonkan oleh partaipolitik dalam berkampanye lebih sering menggunakan politik identitas, yakni berkampanyedengan cara menyerang lawan politiknya dengan menggunakan isu SARA. Menurut Lukmantoro(2008: 2), politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingankepentingandari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas ataukarakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan.Kata kunci: pengaderan, konsistensi, filosofi, ambigu, pragmatis]]>
