Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal untuk Sarana Pendanaan Terorisme Rafsanjani, Luthfi Hafidz
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53264

Abstract

Sebagai negara yang terletak dalam posisi silang, baik dari aspek kewilayahan maupun sosial politik, memungkinkan Indonesia menjadi tempat persinggahan berkaitan dengan tindak kejahatan. Terorisme dan pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan luar biasa turut menjadi benalu yang berpotensi mengancam keselamatan serta keutuhan bangsa. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk menelaah kondisi mengenai tindak pidana pencucian uang pada sektor pasar modal dan keterkaitannya dengan sarana pendanaan terorisme melalui konsep pembuktian terbalik sebagai penyokong upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor pasar modal yang diperuntukan sebagai sarana pendanaan terorisme di Indonesia. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini antara lain: a) bahwa tindak pidana pencucian uang yang diperuntukan sebagai sarana pendanaan terorisme telah berkembang pesat baik dari segi corak kejahatan maupun cara yang dilakukan, termasuk saat ini telah merambah ke dalam sektor pasar modal; b) terdapat kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal pembuktian atas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum cukup optimal untuk mendukung upaya tersebut. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis dari penyusunan karya tulis ilmiah ini antara lain: a) perlu dilakukannya suatu penerapan konsep pembuktian terbalik khususnya yang berkaitan dengan ketentuan kewenangan pemblokiran dan perluasannya dalam hal ketentuan mengenai subjek hukum serta objek pengenaannya; b) guna mengakomodasi penerapan konsep pembuktian terbalik tersebut, maka diperlukan suatu perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Conservation Efforts of Wildlife Habitats Through the Formulation of Local Regulations on Biodiversity Conservation Management Areas Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya; Diamantina, Amalia; Rafsanjani, Luthfi Hafidz
AMCA Journal of Community Development Vol. 5 No. 2 (2025): AMCA Journal of Community Development
Publisher : AMCA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51773/ajcd.v5i2.406

Abstract

The protection and management of the environment as the primary life support system for humans in a harmonious, balanced manner through the preservation of biodiversity habitats within biodiversity conservation frameworks are manifestations of safeguarding the fundamental rights of every citizen, which must be continuously protected and ensured for its sustainability. This research aims to understand, analyze, and evaluate the implementation of biodiversity habitat preservation efforts through biodiversity conservation management areas through the enactment of regional legislation, including in the Province of Bangka Belitung Islands, Indonesia. This study utilizes a normative juridical legal research method with statute, case, conceptual, and analytical approaches. Data collection techniques involve literature review, observational methods, and in-depth interviews. This research findings indicate that the regulation regarding biodiversity conservation management has not yet been fully effective, as it primarily focuses on protection and lacks consideration for sustainable utilization. Challenges in biodiversity habitat preservation implementation include synchronization and harmonization issues in regulation, particularly regarding the division of authority between the central and regional governments in natural resource conservation and the limited involvement of communities, including local communities in conservation areas, to access and oversee the sustainable use of biodiversity resources based on local wisdom. Strengthening implementation measures, such as more robust and effective law enforcement, clear delineation of authority among institutional frameworks, and further development of substantive materials through scientific approaches in the field of biodiversity, is essential. Additionally, expanding the involvement of local communities in management and utilization activities in accordance with principles and procedures is necessary.