Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pandemi dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process of Law Melalui Zonasi, Transformasi, dan Reformasi E-Litigasi Pidana di Indonesia Zahrannisa, Giava; Sinuraya, Fira Natasha; Prihapsari, Salsa Juanita
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53265

Abstract

Persidangan pidana online yang diatur melalui Perma No. 4 Tahun 2020 masih menimbulkan masalah baik dari segi yuridis-prosedural, yuridis-substantif, dan teknis-empiris. Payung hukum berupa Perma dianggap belum mapan untuk mengatur hukum acara pidana di masa pandemi dan terdapat asas-asas dalam KUHAP yang tidak terpenuhi, sehingga prinsip due process of law tidak terwujud. Padahal, Indonesia saat ini memenuhi syarat untuk membuat Perppu dalam ihwal kegentingan yang memaksa dan kedudukannya setara dengan undang-undang. Selain itu, penerapan persidangan online melalui e-Litigasi menimbulkan hambatan, sebab tidak semua pengadilan memiliki sarana prasarana yang mendukung. Oleh sebab itu, diperlukan kajian untuk menganalisis persidangan pidana online baik dari segi yuridis, substantif, dan teknis. Penelitian dalam karya tulis ini merupakan studi kepustakaan dengan data primer berupa UUD 1945, KUHAP, dan Perma No. 4 Tahun 2020, data sekunder berupa artikel ilmiah, skripsi, disertasi, dan sebagainya. Data-data tersebut dianalisis dengan pendekatan normatif. Prosedur analisis akan melalui langkah-langkah berikut: (1) Membandingkan hukum acara pidana yang berlaku dalam masa pandemi di negara Amerika, Australia, dan Indonesia; (2) Mencermati prinsip due process of law dalam praktik persidangan online; dan (3) Menyusun pembaruan sistem persidangan pidana online berdasarkan indikator keberhasilan di Amerika dan Australia yang dapat diterapkan di Indonesia.
Prospek dan Tantangan Penerapan Hybrid Approach dalam Perdagangan Emisi dan Pajak Karbon di Indonesia Prihapsari, Salsa Juanita; Chairunisa, Hana Kamila
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.555

Abstract

A market-based approach as a climate policy instrument to achieve Nationally Determined Contribution (NDC) targets is introduced through an instrument called Carbon Pricing or the Economic Value of Carbon (NEK). NEK aims to internalize the cost of externalities and impose the cost of climate change damage on polluters. Two NEK instruments include emissions trading and carbon tax. Emissions trading puts a cap on emissions that can be released into the atmosphere, while a carbon tax directly sets tax rates on greenhouse gas emissions. However, there are challenges and problems in implementing both. In addition, some countries with similar instruments have different implementation practices. This article finds that a mixed approach can be used if emissions trading and carbon tax are implemented simultaneously. The combination of the two must be well-aligned symmetrically and/or synchronously to achieve NDC targets.