Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) Hanivy Ade Clara; I Nyoman Sumaryadi; M. Irwan Tahir
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 8 No 2 (2018)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

The Constitution Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Privileges of the Special Region of Aceh Province which defines Islamic Sharia as a demand for Islamic teachings in all aspects of life and Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy in Aceh. Which is the basis for the implementation of the decisions of the Regional Government in general, in particular those that apply in Aceh are called Qanun. Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in its implementation is still not in accordance with the rules and has not answered the objectives of the policy. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that influence the enforcement of Islamic law especially in the implementation of Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law.Also to find out the strategies that can be done by the Central Aceh District Government so that the implementation of the Qanun is going well.The method used in this study is a qualitative method with a case study approach. This method is carried out through observation to obtain information about a problem,then to get an overview of an object of research. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. In this study, the authors used policy implementation theories from Van Meter and Van Horn (1975) and Bryson's strategy theory (1999).The results of the study show that the implementation of Islamic Sharia policy, especially in the application of Jinayat Law is not optimal yet.the problems faced were limited PPNS personnel to Satpol PP and WH, lack of supporting facilities and infrastructure, lack of budget allocation, lack of intense socialization to the public, and what needed to be done was to equip supporting facilities and operational activities and to disseminate them to public places, schools and so on.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT Nixcon Monteqin Sinaga; M. Irwan Tahir; Meltarini
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i1.529

Pasca keluarnya Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari masih dominan pada kategori cukup. Dilain sisi Masih adanya PNS pada Badan Kepegawaian, Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari yang kurang memahami penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dalam menjalankan peraturan tersebut juga belum adanya bimbingan teknis yang intensif bagi PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut. Fokus penelitian ini kepada bagaimana efektivitas Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Serta melihat bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat efektivitas pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden (sampel berjudul), penelahaan dokumen serta observasi lapangan. Teori yang digunakan dalam melihat efektivitas Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten ManokwariProvinsi Papua Barat adalah dengan teori Gibson (2001). Sedangkan dalam melihat strategi yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat efektivitas pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai menggunakan Analisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity ), dan ancaman (threat) (SWOT) dari Bryson (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat telah berangsur-angsur meningkat, walaupun masih banyak kekurangan yang seharusnya dilakukaan oleh BKD Kabupaten Manokwari dalam memaksimalkan penilaian prestasi maupun peningkatan prestasi kerja Pegawai di BKD. BKD Kabupaten Manokwari harus melakukan beberapa stratgi yang dianalisis melalui Analisis SWOT. Serta didapati bahwa walaupun masih banyak kekurangan, tetapi BKD Kabupaten Manokwari telah melalakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ektivitas pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian Daerah.

PENGARUH PENEMPATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI Maulana Syaputra; Kusworo; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i2.578

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta mengetahui besarnya pengaruh penempatan kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Secara teoritis penempatan kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap Kepuasan kerja individu didalam organisasi untuk mencapai tujuan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, yaitu sebanyak 127 orang dengan sampel penelitian berjumlah 56 orang. Teknik sampling yang digunakan, yaitu Stratified Random Sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil nilai t hitung sebesar 2,906 dengan signifikansi 0,004 dimensi penempatan kerja yang paling besar memengaruhi kepuasan kerja, yaitu dimensi latar pendidikan dan tingkat pendidikan pegawai yang belum sesuai terhadap posisi jabatan dan bidang pekerjaan pegawai. 2) Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil nilai t hitung sebesar 2,186 dengan signifikansi 0,029 dimensi lingkungan kerja yang paling besar memengaruhi kepuasan kerja, yaitu dimensi penataan ruangan kerja yang belum baik dan tingkat keamanan lingkungan kerja yang belum aman dan nyaman. 3) Besarnya pengaruh penempatan kerja dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kepuasan kerja ditunjukkan dengan nilai Rsquare sebesar 0,415 (kategori moderate). Dengan nilai R square sebesar 0,415 maka hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja dipengaruhi oleh penempatan kerja dan lingkungan kerja sebesar 41,5%, sedangkan sisanya sebesar 58,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor laindi luar model penelitian ini. Dengan upaya perbaikan terhadap dimensi-dimensi penempatan kerja dan lingkungan kerja, maka peningkatan kepuasan kerja tentunya dapat diwujudkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Studi pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) Tahun Anggaran 2020 Yasinta Dwi Lestari; Kusworo; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i2.579

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tiga fungsi, salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan pada Poyek pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang penyelesaiannya tidak sesuai dengan target. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada proyek pembangunan Tol Cisumdawu pada tahun anggaran 2020. Selanjutnya untuk memperoleh data dan informasi mengenai kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tekhnik pengumpulan data dengan triangulasi data. Teori yang digunakan dikemukakan oleh McCubbins dan Schwatz (1984: 65-79) di mana ada dua model pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik, yaitu model Police Patrol Oversight dan Fire Alarm Oversight. Hasil penelitian didapati bahwa Implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawam Barat pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu Tahun Anggaran 2020 berjalan dengan normatif tetapi tidak maksimal karena keterbatasan kewenangan dan lingkup pengawasannya. Kendala yang dihadapi juga tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja karena melibatkan para stakeholder yang lain. Adapun kendala yang dihadapi yaitu, target pembangunan tol belum terealisasi, progress pembebasan lahan lamban, benturan antara regulasi dengan kepentingan masyarakat terdampak. Sementara itu upaya yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu: pemberlakuan skema padat karya, penyertaan modal pada BUMD PT Jasa Sarana, kerjasama dengan MUSPIDA Kabupaten Sumedang, Koordinasi dengan BPN, dan BUMD PT Jasa Sarana. Saran yang diberikan, yaitu dengan pengembangan teknik dan prosedur pengawasan, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan koordinasi dengan stakeholder, perbaikan pengadministrasian kegiatan pengawasan, pemberian Diklat kepada anggota DPRD Jawa Barat sesuai dengan tugasnya.

Implementation of Special Protection Policy in Child-Friendly City Program in Banda Aceh City, Aceh Province Nurul Wariyin Erzak; M. Irwan Tahir; Imelda Hutasoit
INFOKUM Vol. 13 No. 02 (2025): Infokum
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Child-Friendly City (KLA) Program in Banda Aceh City has faced various challenges, including child exploitation, violence, low access to education, limited facilities for children with disabilities, and obstacles to coordination between institutions. This study aims to analyze the implementation of special protection policies in the KLA Program in Banda Aceh City, identify supporting and inhibiting factors, and formulate strategies to overcome these obstacles. This study uses a qualitative method with an inductive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using NVivo software for data exploration, coding, and interpretation. The implementation of special protection policies has gone quite well, but has not been optimal in reducing cases of violence and exploitation of children. Partnership support, clear regulations, and the level of public trust are supporting factors. On the other hand, obstacles such as sectoral egos, limited facilities and infrastructure, and low public awareness are still the main obstacles. The recommended strategies include optimizing the program, increasing coordination between parties, and educating the public about child protection.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search