Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami Laksmi, Dyah Ayu Vijaya
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.995 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i2.460

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang kajian kritis terhadap perspektif filsafat hukum islam dalam poligami. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perkawinan yang utama adalah perkawinan monogami. Sehingga pernikahan monogami sebaiknya lebih bisa diutamakan. Perkawinan Poligami boleh saja dilakukan atau mungkin dilakukan dan atau tidak mungkin dilakukan karena harus melihat kondisi sosial dan permasalahan yang ada. Poligami dalam Islam pada hakikatnya adalah mengutamakan keadilan terhadap para isteri dan anak-anak, keadilan yang ditetapkan tersebut mencakup keadilan nafkah dan batin. Walaupun pada dasarnya sangat sulit untuk adil dalam hal batin. Selain itu, poligami juga harus bernilai perlindungan. Perlindungan kepada isteri-isteri dan anak-anak dalam hal harta mereka ataupun diri mereka. Hal ini agar tidak terjadi kezaliman terhadap mereka dan menghindari perbuatan yang tidak adil, oleh karenanya peran hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebahagiaan dan kesejahteraan) manusia. Islam tidak memperbolehkan poligami begitu saja, harus ada keadilan apabila poligami dilakukan.
PENERAPAN PENDEKATAN HUKUM DALAM INOVASI PEMBELAJARAN TERHADAP IMPLEMENTASI KURIKULUM HUKUM DI PERGURUAN TINGGI LAKSMI, DYAH AYU VIJAYA
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/learning.v4i1.2749

Abstract

The development of legal education in higher education requires innovation in learning that can integrate legal theory and practice effectively. This study aims to explore challenges, barriers, and solutions related to the implementation of legal approaches in learning innovation for legal curricula in higher education. Through a qualitative approach, data is collected through literature results with appropriate literature sources through academic databases, scientific journals, textbooks, and other publications. The results showed that key challenges included a lack of understanding and awareness of the importance of legal approaches, limited institutional support and resources, and difficulties in integrating legal approaches with existing curricula. However, solutions such as training and professional development, strong institutional support, cross-sector collaboration, and ongoing evaluation can help overcome these barriers. This research also highlights the need for more advanced research to explore the implementation of legal approaches in higher education learning, as well as strengthening cooperation with educational institutions and the legal industry to develop a legal curriculum that is responsive to the latest developments in the field of law. Thus, this research provides valuable insights for the development of legal learning practices that are more effective, innovative, and relevant to the demands of the times. ABSTRAKPengembangan pendidikan hukum di perguruan tinggi memerlukan inovasi dalam pembelajaran yang dapat mengintegrasikan teori dan praktik hukum secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan, hambatan, dan solusi terkait dengan implementasi pendekatan hukum dalam inovasi pembelajaran untuk kurikulum hukum di perguruan tinggi. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui hasil literatur dengan sumber-sumber literatur yang sesuai melalui basis data akademik, jurnal ilmiah, buku teks, dan publikasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendekatan hukum, keterbatasan dukungan institusional dan sumber daya, serta kesulitan dalam mengintegrasikan pendekatan hukum dengan kurikulum yang ada. Namun, solusi-solusi seperti pelatihan dan pengembangan profesional, dukungan institusional yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini juga menyoroti perlunya lebih banyak penelitian lanjutan untuk mendalami implementasi pendekatan hukum dalam pembelajaran di perguruan tinggi, serta memperkuat kerjasama dengan lembaga pendidikan dan industri hukum untuk mengembangkan kurikulum hukum yang responsif terhadap perkembangan terbaru dalam bidang hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan praktik pembelajaran hukum yang lebih efektif, inovatif, dan relevan dengan tuntutan zaman.
Peningkatan Usaha Lebah Klanceng Sebagai Ekonomi Alternatif Masyarakat Desa Tanggulangin Punggur Lamteng Astuti, Hikmah Dwi; Laksmi, Dyah Ayu Vijaya
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 5 No. 2 (2022): June 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/msqpyw11

Abstract

Klanceng bee cultivation is an opportunity for rural communities who have biological resources as an alternative economy. This Community Service was carried out in Tanggulangin Village, Punggur District, Central Lampung Regency. This activity takes place from January to March 2022. The aim is to help business development and marketing of klanceng honey. The main problems experienced by klanceng bee farmers are (1) it is difficult to market their harvested klang honey because the price is higher than other honey, (2) the klanceng honey bee farmer group has not yet been formed, (3) the absence of packaging registered with BPOM. The method used is the method of discussion, mentoring, and training. The results of the activity are in the form of planting bridal tear flower seeds, euphorbia flowers and mango tree seeds, creating an account at the e-commerce online store to reach a wider marketing of klanceng honey products. The packaging technique at the time of the training was still using ordinary plastic bottles which were less attractive and there were no brands registered with BPOM, so the PKM team assisted in making packaging brands and registering products with BPOM. With this PKM activity, it is hoped that the klanceng bee farmers will be able to manage their business so that they can become an alternative economic source and improve welfare.
The Principle of Justice in Islamic and Civil Inheritance Law: Legal Disparities, Dispute Resolution, and Harmonization Laksmi, Dyah Ayu Vijaya
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.8352

Abstract

The distribution of inheritance in Islamic and civil law is based on different legal principles, often leading to disputes among heirs. Islamic law applies the faraid system, which mandates a fixed and predetermined division based on Sharia provisions. In contrast, civil law prioritizes testamentary freedom, allowing heirs to determine inheritance distribution according to their will. These differences significantly impact justice for heirs and the mechanisms for dispute resolution. This study employs a qualitative approach using a comparative method, analyzing Islamic legal texts, statutory regulations, and scholarly literature related to inheritance law. The findings indicate that Islamic inheritance law emphasizes family deliberation (musyawarah) as a primary dispute resolution mechanism, whereas civil law often relies on litigation through courts. Consequently, harmonization efforts are necessary to bridge these legal disparities. This can be achieved by strengthening the role of religious courts, implementing sharia-based mediation, and updating regulations concerning grants and wills. This study suggests that justice in inheritance distribution can be better ensured by integrating a more flexible and adaptive legal framework while also providing greater legal certainty for all heirs. These findings contribute to the ongoing discourse on legal pluralism and inheritance dispute resolution, emphasizing the need for a more integrative and balanced legal approach in Indonesia.