Ismi Putri, Oriza Imanda Pratama
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MELALUI LELANG DI INDONESIA Ismi Putri, Oriza Imanda Pratama; Ulfatun Najicha, Fatma
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4657

Abstract

Abstrak Peralihan kepemilikan hak atas tanah melalui lelang merupakan kegiatan yang sudahtidak asing lagi di Indonesia. Melalui peralihan kepemilikan ini, hak atas tanah yangawalnya dikuasai penuh oleh pemilik tanah kemudian berganti kepada pemenanglelang atas hak milik tanah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiprosedur peralihan kepemilikan hak atas tanah melalui lelang dan kepastian hukumperalihan kepemilikan hak atas tanah melalui lelang. Adapun hasil penelitian iniadalah tata cara peralihan hak melalui lelang diatur didalam Pasal 41 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 PeraturanMenteri Agraria atau Kepala BPN No 3 Tahun 1997 jo. PMK Keuangan Nomor213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam lelang, seseorangyang berani membeli dengan harga yang tertinggi, itulah pemenangnya. Kemudianmengenai kepastian hukum peralihan kepemilikan hak atas tanah melalui lelang inisudah diatur didalam Vendu Reglement, yang menyatakan bahwa pemenang lelangberhak memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual beli objek lelang. Kata kunci : kepastian hukum; lelang; peralihan hak milik atas tanah.
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA ANTARA WARGA NEGARA ASING TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA Ismi Putri, Oriza Imanda Pratama; Ulfatun Najicha, Fatma
UNES Law Review Vol. 4 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i2.222

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions in the regulations regarding the nominee agreement and the form of sanctions given to the notary making the nominee agreement deed that is contrary to the UUPA. This type of research is normative juridical and the approach method used is the statutory approach. The results of this study are that the nominee agreement between foreign citizen and Indonesian citizen does not meet the objective requirements for the validity of the agreement, because it does not contain a lawful cause. This is because this agreement was made to do things that are prohibited by law. Foreign nationals do not have ownership rights to land in Indonesia, but only have usufructuary rights to land. This has been regulated in Article 42 of the UUPA. In relation to the notary making the deed of the nominee agreement which is contrary to the UUPA, then administratively, the notary has violated article 16 paragraph (1) letter d of the UUJN, so that it can be subject to sanctions in the form of verbal warning, written warning, temporary dismissal, respectful dismissal, or dishonorable dismissal.