Ogiandhafiz Juanda
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Membangun Hubungan Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Agung Yang Ideal Juanda; Ogiandhafiz Juanda
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.1244

Abstract

The phenomenon of the relationship between the Judicial Commission (KY) and the Supreme Court (MA) has had its ups and downs, and there are still many misinterpretations, as well as no common paradigm. As a result, if left unchecked, it could have a wide-ranging impact on law enforcement and justice in Indonesia's justice system. There are many aspects that need to be developed namely by establishing common paradigm and evaluating each party’s duties and authorities in order to achieve a harmonious relationship and strong synergy. Based on the problematic relationship between the two state institutions, the author is interested in studying and discussing "Building an Ideal Relationship between the Judicial Commission and the Supreme Court”. In order to examine and discuss the issue more fundamentally, the writer formulates the problem as follows: "How is the effort to build an ideal relationship between the judicial commission and the Supreme Court?” The method used is in accordance with the type of research, which is normative juridical and involves the use of both primary and secondary legal materials. While the analysis that was used is a qualitative juridical analysis. The conclusion is that the paradigm of the relationship that must be built between the judicial commission and the Supreme Court is the paradigm of equality, systematic, professionalism and proportionality. Efforts that can be made are to strengthen communication, coordination, and review and evaluate various obstacles and weaknesses regarding the position, function, and authority between the two state institutions by involving experts or neutral national figures. Revising from the aspect of the legislation is included.
EFEKTIVITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Angkasa Angkasa; Rili Windiasih; Ogiandhafiz Juanda
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.2696

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mereview Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) dalam perspektif Viktimologi dengan titik berat pada perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban akibat kekerasan seksual. Kajian ini dilakukan dengan melalui   library research dengan sumber data sekunder berupa RUU PKS dan bahan referensi terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa RUU PKS sangat berorientasi terhadap korban. Hal ini ditunjukan dengan   banyaknya hak-hak korban maupun   keluarga korban serta perhatian hukum terhadap korban. Hak-hak korban dinyatakan secara tegas pada Pasal 22 hingga Pasal 31 RUU PKS. Perhatian Hukum terhadap korban terdapat dalam konsidertan hingga pasal demi pasal dengan adanya regulasi yang mewajibkan serta melarang aparat penegak hukum yang meliputi penyidik, jaksa penuntut umum hingga hakim. Selain itu juga terdapat aturan tentang pasrtisipasi masyarakat untuk ikut serta mencegah terjadinya kekerasan seksual hingga melakukan bantuan secara sosial terhadap korban kekerasan seksual. Namun demikian RUU PKS diprediksi sangat berat untuk dapat efektif mencapai tujuan dikarenakan besarnya dana yang dubutuhkan dalam rangka untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu beserta pelaksanaan tugasnya.   Untuk itu maka komitmen pemerintah dalam penyediaan dana untuk mendukung sepenuhnya maksud dibuat nya UU PKS menjadi sangat urgen.