Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pertanahan Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM) Jurnal Pertanahan
Tasliman, Michael Timothy
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN METODE EKUIDISTAN DALAM USAHA PENETAPAN BATAS WILAYAH KEWENANGAN DAERAH DI PERAIRAN DARAT (STUDI KASUS: DANAU TOBA, SUMATERA UTARA) Tasliman, Michael Timothy; Djunarsjah, Eka
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7263.982 KB) | DOI: 10.53686/jp.v10i2.21

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi salah satu faktor utama pembentukan daerah yaitu luas daerah dan penghitungan luas daerah ditentukan dengan adanya batas daerah yang jelas untuk daerah tersebut. Penetapan batas daerah tersebut tidak hanya berlaku di wilayah darat, namun juga di wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan batas wilayah kewenangan kabupaten-kabupaten di sekitar Danau Toba. Metode yang digunakan untuk menetapkan batas wilayah kewenangan ini yaitu metode ekuidistan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 dan metode ekuidistan modifikasi yang digagas oleh Dr. Ir. Eka Djunarsjah, M.T. pada tahun 2016. Dari hasil penerapan kedua metode tersebut, luas wilayah danau untuk Kabupaten Samosir terdapat selisih luas sebesar 43 km2, Kabupaten Dairi sebesar 7,3 km2, Kabupaten Karo sebesar 2,8 km2, Kabupaten Simalungun sebesar 10 km2, Kabupaten Toba Samosir sebesar 12,9 km2, Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 15,6 km2, dan tidak ada selisih luas untuk Kabupaten Humbanghasundutan. Pergeseran batas maksimum dari metode ekuidistan modifikasi terhadap metode ekuidistan mencapai 1.145,1 meter dan pergeseran minimumnya mencapai 81,835 meter. Dari hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa penerapan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dengan mengasumsikan danau sebagai batas alam untuk penetapan batas daerah di darat tidak bisa diterapkan untuk Danau Toba.
Peran Kebijakan TKDN dalam Akselerasi Transisi Energi Melalui Pengembangan Modul Surya di Indonesia Tasliman, Michael Timothy; Adicahya, Sarjuni; Wijaya, Saifuddin
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2024
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v3i2.57

Abstract

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia berperan penting dalam mendorong penggunaan produk lokal, termasuk modul surya dalam sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan TKDN terhadap inflasi, ketenagakerjaan, dan investasi, serta perannya dalam mempercepat transisi energi melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Metodologi yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan TKDN dapat mendorong peningkatan produksi modul surya dalam negeri, yang berpotensi mengurangi ketergantungan pada produk impor. Meskipun demikian, tantangan terkait kualitas dan biaya produksi modul surya lokal masih perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing di pasar. Kebijakan ini juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di sektor industri modul surya, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dalam konteks investasi, kebijakan TKDN diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di industri modul surya, tetapi insentif yang lebih menarik diperlukan agar investasi dapat terealisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi yang lebih baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk membangun ekosistem yang mendukung pengembangan modul surya lokal, sehingga berkontribusi pada pencapaian target bauran energi terbarukan yang berkelanjutan.
PERBANDINGAN METODE EKUIDISTAN DALAM USAHA PENETAPAN BATAS WILAYAH KEWENANGAN DAERAH DI PERAIRAN DARAT (STUDI KASUS: DANAU TOBA, SUMATERA UTARA) Tasliman, Michael Timothy; Djunarsjah, Eka
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v10i2.21

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi salah satu faktor utama pembentukan daerah yaitu luas daerah dan penghitungan luas daerah ditentukan dengan adanya batas daerah yang jelas untuk daerah tersebut. Penetapan batas daerah tersebut tidak hanya berlaku di wilayah darat, namun juga di wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan batas wilayah kewenangan kabupaten-kabupaten di sekitar Danau Toba. Metode yang digunakan untuk menetapkan batas wilayah kewenangan ini yaitu metode ekuidistan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 dan metode ekuidistan modifikasi yang digagas oleh Dr. Ir. Eka Djunarsjah, M.T. pada tahun 2016. Dari hasil penerapan kedua metode tersebut, luas wilayah danau untuk Kabupaten Samosir terdapat selisih luas sebesar 43 km2, Kabupaten Dairi sebesar 7,3 km2, Kabupaten Karo sebesar 2,8 km2, Kabupaten Simalungun sebesar 10 km2, Kabupaten Toba Samosir sebesar 12,9 km2, Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 15,6 km2, dan tidak ada selisih luas untuk Kabupaten Humbanghasundutan. Pergeseran batas maksimum dari metode ekuidistan modifikasi terhadap metode ekuidistan mencapai 1.145,1 meter dan pergeseran minimumnya mencapai 81,835 meter. Dari hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa penerapan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dengan mengasumsikan danau sebagai batas alam untuk penetapan batas daerah di darat tidak bisa diterapkan untuk Danau Toba.
Decarbonizing Infrastructure in Indonesia: Opportunities, Barriers, and Stakeholder Perspectives Hidayat, Lenny; Ramadhan, M. Ilham; Tasliman, Michael Timothy; Octora, Anggita
Journal of Infrastructure Policy and Management Vol. 8 No. 2 (2025): Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM)
Publisher : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35166/jipm.v8i2.130

Abstract

Infrastructure development is a major driver of climate change, accounting for ~79% of global greenhouse gas (GHG) emissions and 88% of adaptation costs since 2022. In Indonesia, emissions are led by the energy sector (31%), which remains coal-dependent for power infrastructure operations. Other contributors include transport (17%), wastewater (8%), solid waste (5%), and process emissions from cement (5%) and iron–steel (6%). While the country has rapidly expanded roads, ports, airports, and dams, these gains have coincided with deforestation and reduced carbon sequestration. This study investigates barriers and stakeholder aspirations for decarbonizing Indonesia’s infrastructure by applying a 5M business management lens—material and machine, methodology, money, and manpower—aligned with four decarbonization pillars (reduce, reuse, replace, remove), using evidence from focus group discussions, desktop reviews, and inductive analysis. Findings identify four principal barriers: (i) materials and technology—uptake of low-carbon options is constrained by cost perceptions and limited use of recycled inputs; (ii) standards and regulation—fragmented guidance and weak enforcement of green procurement; (iii) cost and funding—high certification expenses and underdeveloped green finance instruments; and (iv) skills and capabilities—insufficient technical expertise in low-carbon practices. Stakeholders call for systematic material mapping, stronger tax incentives, adoption of harmonized standards, and deeper academia–industry collaboration. The study proposes a policy roadmap to coordinate actors and accelerate infrastructure decarbonization.
Co-Authors Adicahya, Sarjuni Djunarsjah, Eka Hidayat, Lenny Octora, Anggita Ramadhan, M. Ilham Wijaya, Saifuddin