Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Kesadaran Hukum Kajian Empirik pada Universitas X Untari, Dhian Tyas; Berliana, Desyana; Kunti, Iswiyati; Fadilah; Wanti, Tiara Yuliana; Ninu, Sri Mega Susanty Viadolorosa; Zannah, Mifta hul
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 21 No. 4 (2021): Special Issue (December 2021)
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/dp0xnz54

Abstract

Social stratification and legal awareness are topics of study, especially in the social sciences, which are very interesting to do. The paradigm that the higher the education will increse the more of law awareness, becomes a phenomenon that needs to be discussed. This study aims to; 1) analyze whether there is an effect of educational stratification on legal awareness, 2) analyze how to build legal awareness in the community. The study involved 30 respondents who were academics from University X, Bekasi. Education Straktas are classified into three; S1, S2 and S3. Indicators related to legal awareness are legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and legal behavior. Analysis using statistical parametric. The results of the study show that education strata do not have an effect on legal awareness.
Spekulatif Arah Politik Hukum Kepariwisataan Di Indonesia Dari Pengembangan Community Base Tourism Martein , Dhoni; Untari, Dhian Tyas; Berliana, Desyana; Kunti, Iswiyati; Wanti, Tiara Yuliana; Rikamza, Wiky
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 21 No. 4 (2021): Special Issue (December 2021)
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/k73j9639

Abstract

Tourism is a non-oil and gas sector with a fairly high development potential, even the tourism sector makes a large contribution to GDP and GRDP. According to the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning Tourism and the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 33 of 2009 concerning Guidelines for Ecotourism Development in the Regions, it is stated the importance of community participation in tourism development. Based on this, this study aims to; 1). Studying the political direction of tourism law in Indonesia, 2). Mapping the internal and external environment for Community Base Tourism (CBT) development, and 3). Develop speculative hypotheses related to the CBT development strategy. This study is sourced from secondary data from books and publications related to Tourism Law Politics and CBT Development. The analysis used is the Strategic Management matrix; EFAS/IFAS and Garnd Matrix. The results of the study are expected to become an umbrella for research related to the development of CBT in the perspective of Political Law.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LPG 3 KG BERSUBSIDI: UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN OLEH PELAKU USAHA Wanti, Tiara Yuliana; Maryano, Maryano; Achmad Fitrian
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 3: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi oleh pelaku usaha di Indonesia menciptakan tantangan besar dalam implementasi kebijakan perlindungan konsumen. Meskipun subsidi ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin, praktik ilegal seperti pengoplosan, penjualan di atas harga eceran tertinggi, dan distribusi yang tidak tepat sasaran masih sering terjadi. Fenomena ini menimbulkan risiko keamanan bagi konsumen dan memengaruhi keadilan distribusi subsidi. Penelitian ini mengguganakan dua teori yaitu: Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana menjaga ketertiban, ketentraman, dan memastikan hak-hak individu dilindungi dari kesewenang-wenangan. dan Teori Tanggung Jawab Hukum digunakan untuk bagaimana menetapkan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan pihak lain, sehingga dapat diterapkan sanksi atau kewajiban hukum yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh pelaku usaha meliputi berbagai bentuk, seperti pengoplosan isi tabung, distribusi ke konsumen yang tidak berhak, dan penimbunan untuk meningkatkan harga jual. Praktik-praktik ini melanggar peraturan distribusi yang telah ditetapkan dan menimbulkan risiko keamanan, kerugian ekonomi, serta ketidakadilan bagi konsumen miskin yang menjadi target subsidi. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan distribusi menggunakan teknologi digital, seperti sistem berbasis data penerima manfaat untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Edukasi masyarakat terkait hak konsumen dan bahaya penyalahgunaan LPG juga menjadi salah satu upaya preventif untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat mengenai penggunaan LPG bersubsidi yang aman.