Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TANTANGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENUJU "LOW COST TRAINING (LCT)" DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI Hidayah, Endang Sri; Almadani, Muzzaman; Suhriawan, A.M.
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 9 No 2 (2021): Desember
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v9i2.2014

Abstract

ABSTRAK Peran strategis ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik memerlukan manajemen ASN berbasis sistem merit. Di tengah pandemi Covid-19 dan defisit anggaran, disertai besarnya biaya pengembangan kompetensi ASN, jika dihubungkan dengan keterbatasan anggaran, banyak pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif kebijakan pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak dapat dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif, dimana menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Metode analisis Fishbone Diagram (diagram tulang ikan) yaitu diagram sebab-akibat yang dapat menjadi penyebab lahirnya suatu kebutuhan. Pengembangan kompetensi di daerah belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Dengan kebutuhan ketersediaan anggaran yang besar (biaya tinggi) dalam pengembangan kompetensi secara klasikal, cenderung jenis pengembangan kompetensi lainnya tidak dapat dilaksanakan. Dari hasil penelitian, alternatif kebijakan yang diberikan terkait pengembangan kompetensi ASN yaitu dengan metode E-learning, metode tersebut merupakan smart solution pada kondisi saat ini, karena pengembangan kompetensi dengan metode E-learning dapat dilaksanakan dengan biaya murah/low cost training (LCT), sehingga ketersediaan anggaran daerah (APBD) tidak menjadi faktor penghambat dan efektif dari segi waktu dan ruang, sehingga perencanaan pelatihan yang telah disusun dalam Analisis kebutuhan pelatihan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpenuhinya kompetensi ASN sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan organisasi serta tentunya menjadi acuan dalam pelaksanaan low cost training sebagai sebuah tantangan untuk diimplementasikan, bukan ‘angan’ semata Kata Kunci: ASN, Reformasi Birokrasi, Pengembangan Kompetensi, Rekomendasi Kebijakan ABSTRACT The strategic role of ASN in carrying out public service tasks, government tasks and development tasks requires ASN management based on a merit system. In the midst of the Covid-19 pandemic and the budget deficit, accompanied by the large cost of developing ASN competencies, if it is associated with budget constraints, many ASN competency development in South Sulawesi Province has not been implemented. The purpose of this study is to provide an alternative policy for developing ASN competence in South Sulawesi Province which cannot be implemented. The research method used in this study is a qualitative approach, emphasizing the aspect of in-depth understanding of a problem and the data collection techniques used, namely, observation and documentation. This study uses the Fishbone Diagram analysis method (fishbone diagram), which is a cause-and-effect diagram that can be the cause of the birth of a need. Competency development in the regions has not been fully implemented optimally. With the need for a largebudget (high cost) in classical competency development, it is likely that other types of competency development cannot be implemented. From the results of the study, the alternative policy given related to the development of ASN competencies is the E-learning method, this method is a smart solution in current conditions, because competency development with the E-learning method can be carried out at low cost / low cost training (LCT), so that the availability of the regional budget (APBD) does not become an inhibiting factor and is effective in terms of time and space, so that the training planning that has been prepared in the analysis of training needs for the South Sulawesi Provincial Government can be carried out continuously and the competence of ASN is fulfilled in accordance with the qualifications desired by the organization and of course become a reference in the implementation of low cost training as a challenge to be implemented, not just a 'wish' Keywords: ASN, Bureaucratic Reform, Competence Development, Policy Recommendations
THE INFLUENCES OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM (SPBE) IMPLEMENTATION ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY IN THE REGIONAL SECRETARIAT OF SOUTH SULAWESI PROVINCE Almadani, Muzzaman; Cahyani, Andi Asniar Dewi; Khadafi, Muhammad
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 12 No 1 (2024): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v12i1.4057

Abstract

This research investigates the impact of implementing the Electronic-Based Government System (SPBE) on performance accountability within the Regional Secretariat of South Sulawesi Province. The research addresses a discrepancy where performance assessments based on accountability reports from the Regional Secretariat do not align significantly with the SPBE assessment index. Adopting a quantitative, descriptive methodology, the research surveyed civil servants working across various units of the Regional Secretariat in South Sulawesi Province. Data was collected using a questionnaire validated for reliability through Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The findings indicate a significant positive influence of SPBE implementation on performance accountability within the Regional Secretariat of South Sulawesi Province.
Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Hidayah, Endang Sri; Almadani, Muzzaman
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v4i2.2680

Abstract

Abstract The application of Information Technology is currently very influential in people's lives with the aim of achieving a world-class bureaucracy where governance is more effective, efficient, transparent, and accountable and the quality of public services is easier, faster, and affordable. One of them is the implementation of the SPBE (Electronic-Based Government System). The South Sulawesi Provincial Government implements the development of E-Government by implementing SPBE in its work process. The implementation of SPBE has had a great impact on the Provincial Government which is the benchmark for Regional Apparatuses, as well as during the COVID-19 Pandemic which required civil servants to work from home (work from home). This research is an observational study that combines field data with library data and is equipped with an interview study to obtain maximum results. In accordance with the research objectives, namely to identify the maturity level of information technology in South Sulawesi Province. The results of the writing show that the SPBE maturity level of the South Sulawesi Provincial Government has an index value of 2.05 with the predicate "Enough". Some aspects of the SPBE assessment are represented as having a very low contribution value which results in a lack of SPBE index scores for the South Sulawesi Provincial Government. One of them is the ICT audit aspect, with three assessment indicators (indicator 29 implementation of SPBE infrastructure audit, indicator 30 implementation of SPBE application audit and indicator 31 implementation of SPBE security audit). Each indicator in the ICT audit aspect has the same weakness, namely that a representative assessment cannot be carried out because there is no supporting evidence that explains it is in accordance with the specified criteria, so that the lowest score is obtained. Recommendations for improvement are to increase the evaluation value on the three indicators in the hope of improving the business process of implementing SPBE and the quality of work in the South Sulawesi Provincial Government that is effective, efficient, and productive as well as aligning the SPBE architecture and the SPBE roadmap from the central government. Keywords: Analyst, SPBE Abstrak Penerapan Teknologi Informasi saat ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dengan tujuan mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Salah satunya dengan penerapan (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan pengembangan E-Government dengan pelaksanaan SPBE pada proses kerjanya. Penerapan SPBE sangat berpengaruh pada Pemerintah Provinsi yang menjadi tolak ukur Perangkat Daerah, juga saat terjadinya Pandemi COVID-19 yang mengharuskan PNS bekerja dari rumah (work from home). Penelitian ini merupakan Studi Observasi yang memadukan antara data lapangan dengan data pustaka dan dilengkapi dengan studi wawancara untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi tingkat kematangan teknologi informasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penulisan menunjukan tingkat kematangan SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai indeks sebesar 2.05 dengan predikat “Cukup”. Beberapa aspek penilaian SPBE direpresentasikan memiliki nilai kontribusi sangat rendah yang mengakibatkan kurangnya nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya yakni aspek audit TIK, dengan tiga indikator penilainya (indikator 29 Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, indikator 30 pelaksanaan audit aplikasi SPBE dan indikator 31 pelaksanaan audit keamanan SPBE). Masing-masing indikator pada aspek audit TIK memiliki kelemahan yang sama yakni belum bisa dilakukan asesmen secara representatif karena tidak ada satupun bukti dukung yang menjelaskan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, sehingga diperoleh nilai yang paling rendah. Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai evaluasi pada ketiga indikator dengan harapan dapat memperbaiki proses bisnis penerapan SPBE dan kualitas kerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang efektif, efisien, dan produktif serta menyelaraskan arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE dari pemerintah pusat. Kata Kunci: Analis, SPBE
THE INFLUENCES OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM (SPBE) IMPLEMENTATION ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY IN THE REGIONAL SECRETARIAT OF SOUTH SULAWESI PROVINCE Almadani, Muzzaman; Cahyani, Andi Asniar Dewi; Khadafi, Muhammad
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol. 12 No. 1 (2024): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v12i1.4057

Abstract

This research investigates the impact of implementing the Electronic-Based Government System (SPBE) on performance accountability within the Regional Secretariat of South Sulawesi Province. The research addresses a discrepancy where performance assessments based on accountability reports from the Regional Secretariat do not align significantly with the SPBE assessment index. Adopting a quantitative, descriptive methodology, the research surveyed civil servants working across various units of the Regional Secretariat in South Sulawesi Province. Data was collected using a questionnaire validated for reliability through Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The findings indicate a significant positive influence of SPBE implementation on performance accountability within the Regional Secretariat of South Sulawesi Province.