Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

THE USE OF SOIL RENEWAL MATERIALS TO IMPROVE CHEMICAL PROPERTIES IN INCREASING THE RESULTS OF ONIONS FROM TUMBERS Elizabet Pakpahan, Tience; Hidayatullah, Taufiq; Romulo Siagian, Deddy; Mardiana, Eva
Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol 24 No 1 (2024)
Publisher : Politeknik Negeri Lampung.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25181/jppt.v24i1.3068

Abstract

In line with the increase number of populations, the shallot demand is also increase. Thus, some efforts are needed to increase the shallot production on the degraded agricultural land, especially on ultisol. This study aimed to (1) identify the best dose of organic matter and mycorrhiza and the interactions between these two treatments in increasing shallot production on ultisol, (2) analyze the improvement of chemical properties of ultisols using mycorrhiza and organic fertilizer, and (3) measure the increase of vegetative and generatif (production) growth of shallot using these treatments. The study was designed by factorial randomized block design  with some levels. Treatment 1 (Mycorrhiza), M0 = Control, M1 = 10 g/polybag, M2 = 20 g/polybag, M3 = 30 g/polybag, M4 = 40 g/polybag, and Treatment 2 (Organic Fertilizer), P0 = Control, P1 = organic fertilizer (0.6 kg/polybag), P2 = organic fertilizer (1.2 kg/polybag), P3 = organic fertilizer (1.8 kg/polybag), P4 = organic fertilizer (2.4 kg/polybag). The results show that the mycorrhiza treatment just give the significant effect on the paramters of the wet and dry shallot weights. The highest result was found in the M4 treatment (13,9 dan 1,79 gr) and the lowest in the M0 treatment (7,89 dan 0,86 gr) for the wet and dry shallot weigths respectively. The organic fertlizer gives significant effects on all parameters, for the highest output was found in the P3 (30,24 cm, 38,47 leaves, 12,75 gr dan 1,58 gr) dan the lowest from P0 (12,58 cm, 9,57 leaves, 5,46 gr dan 0,86 gr) for the parameters of the height, number of leaves, wet weight and dry weight, respectively. The interaction between two paramters did not give the significant effect on the wet and dry weights. Fortunately, the interaction of the M4P4 treatment give significant effect on the height parameter (37,17 cm) and the M1P3 treatment give significant effect on the parameter of the number of leaves (46 number of leaves).
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEYERANGAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Mardiana, Eva
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.450

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan instrumen penting dalam sebuah sistem negara hukum. Karena eksistensi KUHP yang berlaku akan menjadi aturan dan pedoman bagi masyarakat dalam bernegara. Oleh karena itu, momen disahkannya KUHP nasional menjadikan negara Indonesia semakin merdeka secara de facto maupun de jure dalam segi ketatanegaraannya. Secara substansinya, KUHP baru ini jauh lebih baik daripada produk KUHP peninggalan kolonial Belanda. Namun, ada salah satu pasal yang berpotensi menghambat demokratisasi bagi negara Indonesia, yakni pasal perlindungan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, Penelitian menggunakan jenis yuridis normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga dapat ditemukan penyelesaian masalah terkait isu yang diteliti, hasil penelitian didapatkan bahwa rumusan pasal penghinaan dalam KUHP memiliki perbedaan. Tentunya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukanlah alasan penolakan diaturnya kembali pasal tersebut di masa mendatang. Sehingga pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden masih tetap relevan diatur dalam KUHP, bahwa penyusunan pasal baru mengenai perlindungan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden tidak menyalahi nilai demokratis, pasal tersebut menjadi sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab.