<![CDATA[Deepfake, atau konten sintetis yang sangat realistis dan sulit dibedakan dari aslinya, telah muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi Kecerdasan Buatan (AI). Penyalahgunaan deepfake menimbulkan risiko serius terhadap perlindungan konsumen, seperti penipuan identitas, manipulasi persetujuan, dan serangan phishing yang semakin canggih dalam transaksi digital dan layanan keuangan. Fenomena ini sangat penting secara sosial dan ekonomi di tengah percepatan transformasi digital di Indonesia. Ini karena dapat menghambat inklusi keuangan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem ekonomi digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ancaman hukum dan potensi bahaya bagi konsumen yang terkait dengan deepfake, serta untuk mengevaluasi kekuatan undang-undang yang ada di Indonesia, terutama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang didukung oleh analisis deskriptif tentang pola penyalahgunaan deepfake di industri keuangan digital dan analisis komparatif terbatas terhadap yurisdiksi lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma terkait pencegahan dan pemulihan kerugian konsumen, meskipun peraturan saat ini dapat menjerat pelaku. Oleh karena itu, untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman dan terpercaya, regulasi harus diperkuat, dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengurangi risiko.]]>
