Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IIJSE Journal of Authentic Research
Haq, Zaenul
Unknown Affiliation
Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analysis of Sharia Economic Law on Video Reupload Practices by Facebook Fanpages User Muhajir, Muhajir; Haq, Zaenul
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 5 No 1 (2022): Sharia Economics
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v5i1.1944

Abstract

Facebook Fanspage is a feature on Facebook widely used by brands to build their community in cyberspace. Facebook currently has provided a Facebook Fanspage feature where users can upload any type of video, not even a few of the users who get rewards or fees from uploading videos on the Facebook Fanspage page. However, it does not mean that it is without problems, one of the problems that still occurs on Facebook Fanspage is that many cases of copyright infringement on the site, such as the practice of re-uploading for example. The study examines how the validity of income obtained from reuploading activities is viewed from the perspective of ibtikar right in sharia economic law. The research is a type of field research. The results of the research are that it is illegal to reupload videos carried out solely for personal gain without giving royalties to the producer/ related label. In other words, the act is the same as a merchant selling goods belonging to someone else without the permission of the owner. Copyright in Islam is known as the ibtikar right which is a copyright attached to the owner of the original video and part of intellectual property, both material and immaterial. Thus, it must be legally protected. Islam highly respects copyright as a personal property right so that the right of ibtikar is included in the Maqashid Sharia to maintain the existence of property ownership of every Muslim. Every property that results from the act of reuploading videos in Islam is unlawful, because it is included in violating the rights of others. Keywords: Ibtikar right, Facebook, Facebook Fanspage, Reward
Perlindungan Konsumen Terhadap Ancaman Deepfake dalam Transaksi Digital: Tinjauan Regulasi dan Urgensi Mitigasi Haq, Zaenul
Journal of Authentic Research Vol. 4 No. 2 (2025): December
Publisher : LITPAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/m4xwcw14

Abstract

Deepfake, atau konten sintetis yang sangat realistis dan sulit dibedakan dari aslinya, telah muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi Kecerdasan Buatan (AI). Penyalahgunaan deepfake menimbulkan risiko serius terhadap perlindungan konsumen, seperti penipuan identitas, manipulasi persetujuan, dan serangan phishing yang semakin canggih dalam transaksi digital dan layanan keuangan. Fenomena ini sangat penting secara sosial dan ekonomi di tengah percepatan transformasi digital di Indonesia. Ini karena dapat menghambat inklusi keuangan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem ekonomi digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ancaman hukum dan potensi bahaya bagi konsumen yang terkait dengan deepfake, serta untuk mengevaluasi kekuatan undang-undang yang ada di Indonesia, terutama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang didukung oleh analisis deskriptif tentang pola penyalahgunaan deepfake di industri keuangan digital dan analisis komparatif terbatas terhadap yurisdiksi lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma terkait pencegahan dan pemulihan kerugian konsumen, meskipun peraturan saat ini dapat menjerat pelaku. Oleh karena itu, untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman dan terpercaya, regulasi harus diperkuat, dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengurangi risiko.
Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Nasional Haq, Zaenul
Journal of Authentic Research Vol. 5 No. 2 (2026): May
Publisher : LITPAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/mtc1k158

Abstract

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki‑laki dan perempuan secara terpaksa atau dalam kondisi tertentu yang belum berusia 19 tahun. Terdapat perbedaan terkait batas usia minimal seseorang melangsungkan perkawinan menurut hukum adat dan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (library research) dan kajian lapangan (field research). Kajian lapangan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta menelaah putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Lombok Tengah. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum nasional saling melengkapi dan tidak bertentangan dalam konteks perkawinan di bawah umur, karena hukum adat pada dasarnya tidak menganjurkan praktik tersebut dan masyarakat adat mulai menyesuaikan diri dengan batas usia yang ditetapkan undang‑undang, meskipun masih terdapat celah melalui permohonan dispensasi. Kontribusi penelitian ini bagi pengembangan ilmu hukum adalah memperkaya khazanah pluralisme hukum di Indonesia, khususnya dalam menunjukkan bagaimana hukum adat dan hukum nasional dapat diharmonisasikan secara normatif dan sosiologis di tingkat lokal.
Co-Authors Muhajir Muhajir, Muhajir