Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori dan Aplikasi Statistika
Ajie Amiseno
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisa Perbandingan Statistik Kelemahan SPI dan Biaya Politik sebagai Pemoderasi Kerugian Keuangan Daerah pada Belanja Daerah Amiseno, Ajie
J STATISTIKA: Jurnal Imiah Teori dan Aplikasi Statistika Vol 12 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Teori dan Aplikasi Statistika
Publisher : Fakultas Sains dan Teknologi Univ. PGRI Adi Buana Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.178 KB) | DOI: 10.36456/jstat.vol12.no2.a3263

Abstract

Permasalahan korupsi sudah lama menjadi masalah di Indonesia. Pemerintah telah berbagai upaya untuk memerangi korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Korupsi sendiri erat berkaitan dengan kecurangan. Belanja Modal dinilai sering menjadi target korupsi sehingga terjadi kerugian keuangan daerah. Kelemahan SPI dan Biaya Politik diduga menjadi faktor penyebabnya. Studi ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia. Riset ini bertujuan untuk mengatahui apakah Kelemahan SPI dan Biaya Politik benar-benar memperkuat terjadinya korupsi yang menyebabkan Kerugian Keuangan Daerah. Analisa yang digunakan adalah membandingkan kekuatan statistik (R-Square) antara persamaan regresi yang dibentuk dengan masing-masing variabel moderasi (Kelemahan SPI dan Biaya Politik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelemahan SPI dan Biaya Politik sama-sama memperkuat hubungan moderasi antara Belanja Modal dengan Kerugian Keuangan Daerah. Namun demikian, Kelemahan SPI lebih kuat memoderasi hubungan tersebut daripada Biaya Politik.
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH PADA PROVINSI X Ajie Amiseno
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.033 KB)

Abstract

Pemerintah Provinsi X merupakan salah satu pelaksana keuangan daerah yang merupakan bagian keuangan negara yang dikelola Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa gubernur merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan dalam pengelolaannnya gubernur dibantu oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang memimpin Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)   yaitu Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Bendahara Umum Daerah (BUD). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern dimana setiap lapisan pemerintahan wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern maka Pemerintah Provinsi X harus menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Penyelenggaraan pengendalian intern tersebut bertujuan untuk untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Belanja Daerah berperan penting bagi pembangungan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka demikian juga Belanja Daerah di lingkungan Provinsi X.  Besarnya jumlah penduduk dan industri sangat berpengaruh pada layanan publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi. Selain belanja modal untuk pembangunan infrastruktur daerah banyak Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi di X berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional serta tingkat pengangguran yang terjadi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengtahui Penatausahaan Belanja Daerah melalui mekanisme Uang Persediaan dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Provinsi X serta mengetahui bagaimana Pemerintah Provinsi X menyelenggarakan pengendalian Intern dalam pelaksanaannya. Selanjutnya peneliti  tertarik untuk  menganalisis tentang Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi X pada realisasi Belanja Daerahnya.
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH PADA PROVINSI X Amiseno, Ajie
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 3 No. 1
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Provinsi X merupakan salah satu pelaksana keuangan daerah yang merupakan bagian keuangan negara yang dikelola Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa gubernur merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan dalam pengelolaannnya gubernur dibantu oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang memimpin Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)   yaitu Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Bendahara Umum Daerah (BUD). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern dimana setiap lapisan pemerintahan wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern maka Pemerintah Provinsi X harus menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Penyelenggaraan pengendalian intern tersebut bertujuan untuk untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Belanja Daerah berperan penting bagi pembangungan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka demikian juga Belanja Daerah di lingkungan Provinsi X.  Besarnya jumlah penduduk dan industri sangat berpengaruh pada layanan publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi. Selain belanja modal untuk pembangunan infrastruktur daerah banyak Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi di X berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional serta tingkat pengangguran yang terjadi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengtahui Penatausahaan Belanja Daerah melalui mekanisme Uang Persediaan dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Provinsi X serta mengetahui bagaimana Pemerintah Provinsi X menyelenggarakan pengendalian Intern dalam pelaksanaannya. Selanjutnya peneliti  tertarik untuk  menganalisis tentang Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi X pada realisasi Belanja Daerahnya.
Co-Authors