Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kybernan Jurnal Fakultas Ekonomi : OPTIMAL
Jullisar An-naf
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
THE CASE OF RURAL COOPERATIVE DEVELOPMENT: LEARNING FROM INDONESIAN 1970 TO 1990 EXPERIENCES An-naf, Jullisar
Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol 1 No 1 (2007): Optimal : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.369 KB)

Abstract

Secara ideologis sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, Koperasi diamanatkan sebagai organisasi ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Perkoperasian mewajibkan pemerintah untuk memberikan pembinaan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas agar Koperasi dapat menjadi organisasi ekonomi yang mandiri. Dalam realisasinya kewajiban pemerintah terwujud dalam bentuk campur tangan pemerintah., yaitu: terbitnya instruksi-intruksi Presiden; koperasi dipecah menjadi kelompok Koperasi Unit Desa atau KUD (satu-satunya koperasi di pedesaan dengan wilayah kerja Kecamatan dan bersifat multi-usaha) dan kelompok Koperasi Non-KUD. Kritik dan evaluasi kemudian menunjukkan bahwa: 1. Konsep multi-usaha ternyata mengakibatkan konflik antara jenis usaha yang menguntungkan dan merugikan; 2. KUD kehilangan kebebasan dan kemandiriannya; 3. Koperasi menghadapi masalah yang kronis dalam (kurangnya partsipasi anggota, pendapatan usaha yang tidak menentu, kurang percaya diri, kurangnya difahami prinsip-prinsip koperasi, kurangnya rasa memiliki, kurangnya jiwa wirausaha, dan terkonsentrasinya kekuasaan dan pengambilan keputusan pada Pejabat-pejabat Pemerintah; akhirnya 4. KUD menjadi sangat bergantung pada Program-program Pemerintah. Sehubungan dengan reformasi kebijakan dan strategi pengembangan koperasi, disarankan: pertama, deregulasi KUD; kedua reformasi struktur interen KUD; dan ketiga, reaktivasi perencanaan secara terintegrasi dan partisipatif dari skema usaha dan pelayanan KUD. Sebagai prasyarat Instruksi-instruksi Presiden di atas perlu dicabut sehingga koperasi hanya berkerja sesuai dengan undang-undang yang melandasinya saja.
TINJAUAN ANALITIS TERHADAP MODEL PEMBANGUNAN INDONESIA An-naf, Jullisar
KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2011): Jurnal Kybernan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Development is generally defined as the fulfillment of individual welfare that includes per capita income, educational needs, health, quality of life including the need for self-esteem. In practice the planning and implementation of development is strongly influenced by the ideological perspective, political or development paradigm adopted by the elite in each country. Evolving paradigm begins with Classical Development Theory that was divided into various sects and schools of lower-schools of capitalism and socialism. Furthermore, also develops theories derivatives such as Dualistic Development Thesis, Structural Change Theory, Theory of Linear Stages/Stages of Economic Growth, International Dependency Theory, Counter-Revolution of Neoclassical Theory, and the latter Paradigm of Sustainable Development. Developing countries have doing many experiments with a mixture of the above theories ranging from a centralized to the schools of the liberal ideology which depends on the views adopted. The important thing to note, none of Developing Countries can solve the problem of development with only one theory unanimously adapt and intact. Because the theories of development is growing locally specific, so not entirely applicable to different situations. Since independence in 1945 Indonesia's development itself can be said to have been changing schools. But there is one distinctive feature, namely applying a liberal theories but in a situation that is very centralized and very dominant role of government. However, due to the specific local situation and deepening less recognizable, always exposed to the dead-lock situation both in the Old Order and New Order.
Co-Authors