Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik PUSKAPSI Law Review
Alrasyid, Aldys Rismelin
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEWENANGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN Alrasyid, Aldys Rismelin; Anom Husodo, Jadmiko
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i2.85434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga khususnya bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana perlindungan yang telah diatur dalam kebijakan yang dibuat oleh negara dan sejauh mana peran Kementerian Ketenagakerjaan telah memenuhi perlindungan Pekerja Rumah Tangga Perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ) dan pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ). Sifat dalam penelitian ini adalah perspektif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk memastikan apakah peraturan yang telah ada sudah efektif memberikan perlindungan bagi pekerja, begitupun dengan pekerja rumah tangga ternyata belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan pekerja rumah tangga masih belum diakui sepenuhnya sebagai pekerja. Rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2021-2024 tidak menyebutkan secara tegas perihal pekerja rumah tangga ataupun pekerja perempuan, atau pekerja informal. Selain itu, peraturan tentang ketenagakerjaan dan pekerja rumah tangga seperti, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di Rumah Tangga, dan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan pekerja rumah tangga belum mengatur secara jelas pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga.
Dari Formalitas ke Substansi: Peran Badan Keahlian DPR RI dalam Mewujudkan Legislasi yang Responsif Mardika, Nando Yussele; Alrasyid, Aldys Rismelin
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60030

Abstract

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memliki peran strategis dalam mendukung kinerja anggota DPR RI dalam pembentukan undang-undang yang responsif untuk mendapatkan kualitas legislasi sesuai dengan hukum demokratis. Badan Keahlian DPR RI memiliki peran untuk menyediakan kajian, analisis, serta sasistensi teknis dalam proses pembentukan legislasi atau rancangan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Badan Keahlian DPR meningkatkan responsivitas produk legislasi nasional, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, karena dalam pratiknya masih dijumpai produk legislasi nasional kerap dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara optimal. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang mengkaji berbagai regulasi, doktrin, serta literatur terkait fungsi legislasi dan kelembagaan Badan Keahlian DPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Keahlian DPR berperan penting dalam memperkuat basis akademik dan empiris dalam pembentukan undang-undang, terutama melalui penyusunan naskah akademik, analisis kebijakan, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, serta melakukan riview peraturan perundang-undangan yang diajukan dalam perkara Judical Review pada Makamah Konstitusi. Periode 2026 menunjukkan kinerja Badan Keahlian DPR mengalami peningkatan dalam produktivitas responsif membuat naskah akademik guna membuat rancangan peraturan perundang-undangan. penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen.
Co-Authors Husodo, Jadmiko Anom Nando Yussele Mardika