Cahya Annisa
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru Annisa, Cahya
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi Vol 1, No 2 (2014): wisuda oktober 2014
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to look at examine empirically the effect of the influence of organizational culture , job satisfaction, internal control of the performance of government agencies in the city of Pekanbaru . This study uses primary data from the original data from the original sources by using a questionnaire. Data analysis methods used to perform hypothesis testing is multiple regression analysis. Previously conducted analysis, each variable tested the data reliability. Based on the analysis,it is know that organizational culture , job satisfaction, internal control of the performance of government agencies in the city of Pekanbaru to the coefficient of determination is 0.661 which shows the influence of the independent variables used in the model study of audit planning as the dependent variable was 66.1 % . Meanwhile , 33.9 % more changes to the audit plan is still influenced by other variables not included in this study .Keywords : Organizational Culture , Job Satisfaction , Internal Control , Agency Performance
Ketidakpastian Pembayaran Oleh Terpidana dalam Pelaksanaan Pidana Denda dan Perintah Restitusi Atsila Zamita 'Azizah; Deka Ambarwati Agustina; Cahya Annisa
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.2.19215

Abstract

Ketidakpastian pembayaran oleh terpidana dalam pelaksanaan pidana denda dan perintah restitusi menghambat efektivitas peradilan pidana Indonesia, menciptakan konflik antara hak korban atas ganti rugi dan keterbatasan finansial terpidana, dengan realisasi hanya sekitar 40% dari total denda yang dijatuhkan seperti Rp40 miliar dari Rp100 miliar. Penelitian menganalisis evolusi pidana denda dari KUHP lama (Pasal 30-34) hingga KUHP Nasional (Pasal 78-84) yang memungkinkan pembayaran mencicil, sita-lelang aset, serta pengganti pidana pengawasan atau kerja sosial, sementara restitusi berkembang melalui UU LPSK dan UU TPKS dengan mekanisme LPSK, konsinyasi, serta prioritas pembayaran meski masih fragmentaris dan bergantung inisiatif baik. Penyebab utama mencakup kelemahan regulasi, minim profesionalisme aparat, kurang data aset, dan hambatan operasional, yang berdampak pada diskriminasi ekonomi, trauma berkepanjangan korban, beban administratif negara, serta melemahnya kepercayaan publik. Solusi direkomendasikan meliputi sinkronisasi perundang-undangan, simplifikasi pengajuan restitusi, pidana tegas tanpa subsidair, perampasan aset terpidana, dan integrasi restitusi ke KUHP Nasional guna mewujudkan paradigma keadilan restoratif, dengan kontribusi analisis mendalam pasca-reformasi hukum yang mengisi celah studi sebelumnya.