Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Protection: Journal Of Land And Environmental Law
Halim, Suriansyah
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KAJIAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN ADMINISTRASI BERAT BERULANG KARENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN (Studi Kasus Terhadap Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018) Halim, Suriansyah; Murhaini, Suriansyah; Kristhy, Mutia Evi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.41326

Abstract

Apakah Pegawai Negeri Sipil yang sudah menjalani hukuman administrasi berat dapat dijatuhi hukuman administrasi yang sama sebanyak dua kali? Bagaimana keabsahan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan? Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pejabat atau pemimpin daerah provinsi kembali memberikan sanksi administrasi berat kedua kalinya kepada Pegawai Negeri Sipil dengan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), padahal sebelumnya Pegawai Negeri Sipil tersebut juga telah mendapatkan sanksi administrasi berat sebagai hukuman tambahan dari Bupati Kabupaten Lamandau sebagai pejabat atau pemimpin daerah kabupaten berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun sesuai Pasal 7 Ayat (4) huruf  (a) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk mengetahui dan memahami tentang hukuman administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Untuk keabsahan keputusan Gubernur dalam pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sudah pernah dijatuhi hukuman administrasi berat sebelumya. Bahwa metode penelitian yang digunakan penelitian normative, pendekatan perundang-undangan dan asas untuk meneliti apakah keputusan tersebut tidak saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas yang berlaku, sedangkan pendekatan kasus untuk lebih mengetahui jalan keluar terhadap permasalahan tersebut sebagai upaya penyelesaian menurut hukum. Dengan mengunakan asas nebis in idem dan asas berlaku surut, serta landasan teori the rule of law, teori Negara hukum, teori keadilan hukum dan teori system hukum. Bahwa hasil penelitian didapatkan Pegawai Negeri sipil Yang Sudah Menjalani Hukuman Administrasi berat Tidak Dapat Dijatuhi Hukuman Administrasi Yang Sama Sebanyak Dua Kali. Melanggar Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”. Dan dikuatkan dengan dibatalkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 13 November 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020.
Community Participation in Indonesia in Preservation and Continuation of Environmental Protection and Management SILAM, Achmad Adi Surya Guntur; KRISTHY, Mutia Evi; SIBOT, Yesieari Silvanny; HALIM, Suriansyah
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 3 No. 3 (2025): Protection: Journal Of Land And Environmental Law (March – June 2025)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/pjlel.v1i3.813

Abstract

The concept of sustainable development, as discussed at the United Nations Conference on the Environment in Stockholm in 1972, focuses on development that considers environmental impacts. It highlights the constitutional mandate in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, emphasizing the right of every Indonesian citizen to a good and healthy living environment. Despite this constitutional provision, implementing sustainable development has faced challenges and confusion at the policy and regulatory levels. In Indonesia, where forest and land fires are recurrent disasters with severe ecological, economic, and social consequences, the aims underscore the significance of environmental awareness and proactive measures in addressing these issues. It emphasizes the interdependence between human actions and the environment and calls for responsible environmental stewardship. The research method used is legal research, which departs from statutory provisions, namely research on the legal principles of environmental provisions, specifically regarding community participation in environmental management. Overall, this provides insights into the critical role of environmental awareness and sustainable development in ensuring a better future for Indonesia's environment and its citizens, in alignment with constitutional mandates and international principles.
Co-Authors Kristhy, Mutia Evi SIBOT, Yesieari Silvanny SILAM, Achmad Adi Surya Guntur Suriansyah Murhaini