Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Substantive Justice International Journal of Law Alauddin Law Development Journal (ALDEV) CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Innovative: Journal Of Social Science Research
Cahyani, Afrilia
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi Sebagai Objek Pajak Negara) Pelu, Saiful Bahri; Romadhan, Moh. Lubsi Tuqo; Cahyani, Afrilia
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.5958

Abstract

This study aims to reveal the truth systematically, methodically, and consistently in the phenomenon of legal science. The legal research method used in this research is Normative Law Research. Normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues faced, which is carried out to produce arguments, theories or new concepts as prescriptions in solving problems at hand. The word gratification, which is also interpreted as an object of state tax, causes confusion and multiple interpretations of one regulation and another and can result in legal uncertainty so that it is not clear whether the object of tax is referred to in the provisions of Article 111 of Law Number 11 2020 concerning job creation (Omnibus Law) can be categorized as a criminal act regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, or not, therefore there are still redundancies repetition of two words that are not legal in legal regulations regarding gratification arrangements, then this research is very necessary to determine new formulation policies, in order to be able to ensnare gratification perpetrators in the future. Keywords : article 111 of law no. 11 of 2020 concerning job creation, corruption, gratification, Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metedologis, dan konsisten dalam fenomena ilmu hukum, Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kata arti Gratifikasi yang juga dimaknai sebagai objek pajak Negara hal inilah yang menyebabkan kerancuan dan multitafsir terhadap peraturan satu dan dengan peraturan yang lainnya dan bisa berakibat pada ketidak pastian hukum sehingga tidak tegas apakah objek pajak yang di maksud dalam ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ataukah malah tidak, oleh karena itu masih adanya redudansi pengulangan dua kata yang tidak berkepatsian hukum dalam peraturan hukum mengenai pengaturan gratifikasi, maka penelitian ini sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan formulasi baru, guna dapat menjerat pelaku gratifikasi dimasa yang akan datang. Kata Kunci : gratifikasi, pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tindak pidana korupsi
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Fitria, Ika; Cahyani, Afrilia; Yasmin, Muhammad; Jufri, Supriadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is implementing a Covid-19 vaccination policy as part of the government's efforts reduce the spread of the covid-19 virus which started in 2019. Goal this research is to determine the implementation of the Covid-19 vaccination policy in the Province South Sulawesi. This research uses a qualitative descriptive research design with data collection techniques obtained through observation, interviews and activities documentation. This research data analysis technique is interactive starting from reduction data, presenting data and drawing conclusions using triangulation data as a technique for checking the validity of findings. The results of this research show that the implementation of the Covid-19 vaccination policy in South Sulawesi Province, with Using Edward III's theory of policy implementation shows that communication in terms of consistency has not been effective, resources in terms of resources equipment and budget are not yet optimal. Meanwhile, bureaucratic structure and disposition it's been going well.
PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA PADA MARKETPLACE TIKTOKSHOP Cahyani, Afrilia; Fitria, Ika; Jufri, Supriadi; Yasmin, Muhammad; Romadhan, Moh. Lubsi Tuqo
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami, serta memetakan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam jual beli melalui pasar, serta mengetahui dan memahami, serta menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap penjual di pasar. Jenis penelitian ini menggunakan tipe normatif yang didukung dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konsep. Jenis dan sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam Perdagangan Elektronik melalui Sistem Elektronik merupakan hubungan hukum privat. Hubungan hukum itu timbul sebagai perwujudan asas (laisse faire) yang mengikat para pihak (pacta sunt servanda). Hubungan hukum antara para pihak dimulai pada saat penjual menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pasar. Dalam transaksi perdagangan melalui marketplace, para pihak yang terlibat di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik. Jual beli online lahir karena adanya kontrak jual beli elektronik antara penjual dan pembeli. Salah satu bentuk perlindungan hukum pasar terhadap penjual adalah dengan menjadi perantara dalam proses penyelesaian permasalahan yang dialami penjual. Pihak Marketplace sebagai perantara yang menghubungkan penjual, pembeli dan ekspatriat memberikan layanan bantuan sebagai media bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam suatu transaksi.
Dimensions of Judges Independence in The Judicial Process Jufri, Supriadi; Yasmin, Muhammad; Fitria, Ika; Cahyani, Afrilia; Adhilia, Lia Trizza Firgitta
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i3.51651

Abstract

This research aims to analyze and criticize the independence of judges in maintaining integrity and social trust in the judicial process. This type of research is normative research. The results showed that factors that can affect the independence of judges in carrying out their duties. Judges in resolving conflicts faced by them must be able to resolve objectively based on applicable law and the concept of judge independence is a fundamental principle in the judicial system which emphasizes that judges must be able to carry out their duties independently, without pressure or influence from any party. The independence of judges is an important prerequisite in maintaining integrity, fairness and trust in the judicial process in a country. The presence of independent judges ensures that the judicial process is transparent, fair, and in accordance with the principles of democracy and the rule of law.
Consumer Legal Protection from the Decoy Effect Through Digital Literacy Cahyani, Afrilia; Fitriyanti, Fadia; Ahmad, Jamaluddin; Ramlan, Pratiwi
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 5 No 2 (2022): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v5i2.196

Abstract

The millennial and generation Z tend to experience the negative impact of the decoy effect, so a consumer protection law is required. The purpose of this study is to demonstrate the negative impact of the decoy effect and the importance of consumer protection through digital literacy. A quantitative descriptive approach was used with millennial and generation Z research subjects who were given a choice of products using bait items. According to the study's findings, respondents are susceptible to the decoy effect, so consumers have the right to know before making a decision. The findings of this study contribute to the public's understanding and provision of suggestions or criticism, as well as to the government's formulation of consumer protection policies, particularly for the millennial and generation Z generations. The implication is that existing consumer protection laws must be flexible, rational, and based on digital literacy. Legal certainty as a form of consumer legal protection to achieve equality in an engagement as a concept for those who make transaction.
Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar) Rosi, Eka Eman; Yasmin, Muhammad; Jufri, Supriadi; Cahyani, Afrilia; Fitria, Ika; Rifky, Muh.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.18028

Abstract

The aim to be achieved in this research is to find out and analyze the factors that cause sexual crimes committed by children. And to find out and analyze what obstacles the police have in preventing sexual crimes committed by children. The type of data used to obtain data to compile this research is primary data, namely data obtained from field objects (field research), namely research carried out by taking data from agencies authorized to write and supported by secondary data, namely data obtained from materials. -material, namely library research, namely by reading books that are related to the object in question in accordance with this research, then comparing them with each other and from the results of the comparison, conclusions are drawn as study material. Factors that hinder the handling of sexual crimes committed by children come from several factors, namely legal factors, law enforcement, society, facilities and culture. Which is where factors originating from community factors have the most influence in overcoming sexual crimes committed by children because legal awareness in society is still lacking.
PELATIHAN DIGITALISASI DAN INOVASI PRODUK UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING UPPKA DI MARKETPLACE Cahyani, Afrilia; Yakub, Rahman; Fitria, Ika; Rosi, Eka Eman; Yasmin, Muhammad; Jufri, Supriadi; Tamrin, Muhammad; Ramadhan, Muhammad Rohady; Kumalasari, Anggy; Fatmawati, Fatmawati
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 10, No 1 (2026): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v10i1.37055

Abstract

Abstrak: Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha UPPKA Lautang Salo di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui digitalisasi produksi, pemasaran, dan pelayanan konsumen berbasis perlindungan konsumen. Metode kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan, workshop, dan pendampingan kepada 10 anggota UPPKA, mencakup desain label produk, pemasaran digital melalui Shopee dan Facebook Page, serta pelayanan konsumen menggunakan WhatsApp Business. Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan pre-test dan post-test, angket, wawancara, dan observasi langsung. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman hukum perlindungan konsumen, keterampilan digital, keaktifan pemasaran daring, dan peningkatan omzet usaha. Hasil menunjukkan 100% anggota mampu mencetak label mandiri, 85% memahami hak konsumen, 80% aktif memasarkan produk secara digital, serta peningkatan omzet sebesar 30%.Abstract: This Community Service Program aimed to enhance the competitiveness and sustainability of UPPKA Lautang Salo in Sidenreng Rappang Regency through the digitalization of production, marketing, and consumer services based on consumer protection principles. The activities employed socialization, training, workshops, and mentoring for 10 UPPKA members, covering product label design, digital marketing via Shopee and Facebook Page, and customer service using WhatsApp Business. The evaluation system applied pre-test and post-test, questionnaires, interviews, and direct observation. Success indicators included increased understanding of consumer protection law, improved digital skills, active engagement in online marketing, and increased business revenue. The results showed that 100% of members independently printed product labels, 85% understood consumer rights, 80% actively marketed products digitally, and group revenue increased by 30%.
Co-Authors Adhilia, Lia Trizza Firgitta Fatmawati, Fatmawati Fitriyanti, Fadia Ika Fitria, Ika Jamaluddin Ahmad Jufri, Supriadi Kumalasari, Anggy Muhammad Tamrin, Muhammad Pelu, Saiful Bahri Ramadhan, Muhammad Rohady Ramlan, Pratiwi Rifky, Muh. Romadhan, Moh. Lubsi Tuqo Rosi, Eka Eman Yakub, Rahman Yasmin, Muhammad