Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Ramos, Ivan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i4.2028

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memuat keberadaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 105 yang menegaskan bahwa penyidik imigrasi berwenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Namun kenyataannya dilapangan sering ditemukan adanya perselisihan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga upaya penegakan hukum keimigrasian dinilai kurang memadai. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. . Pendekatan yuridis normatif adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum yang berlaku sebagai institusi riil dan fungsional dalam sistem hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian telah dilaksanakan merujuk pada tata cara pelaksanaan penegakan dalam peraturan KUHAP sebagai lex generalis dan Undang-Undang No.6 tahun 2011 sebagai lex specialis. Penyelidikan tindak pidana keimigrasain dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP. Sedangkan wewenang PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penyidikan tertuang dalam pasal 105 sampai pasal 112 Undang-Undang No. 6 tahun 2011. Hal tersebut berlaku akibat berlakunya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi,agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sudah dilakukan kerjasama dengan pihak Mabes Polri.
The Success of Online Passport Queue Registration Applications Using Delone and Mclean Models Ramos, Ivan; Noor Yuliati, Lilik; Simanjuntak, Megawati
Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen Vol. 8 No. 1 (2022): JABM Vol. 8 No. 1, Januari 2022
Publisher : School of Business, Bogor Agricultural University (SB-IPB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17358/jabm.8.1.33

Abstract

Advancement in sophisticated information technology can be used for innovation in access to public services. In this study, the public service studied was the Online Passport Queue Registration Application (APAPO) at the Class I Non-TPI Bogor Immigration Office. This study aims to analyze the effect of system quality, information quality, service quality, user characteristics, usage rate, user satisfaction on net benefits APAPO using DeLone and McLean and find out the priority factors for improvement using the Important-Performance Analysis (IPA) method. The sampling technique used was convenience sampling where the sample was people who had applied for a passport using APAPO at the Immigration Office Class I Non TPI Bogor taken as many as 200 respondents with data collection using an online google form questionnaire, and then analyzed using the SEM method. The results of this study indicate that the quality of the system has no significant effect on usage and user satisfaction. The quality of information has no significant effect on usage and user satisfaction. Service quality has a significant effect on usage and has no significant effect on user satisfaction. User characteristics have a significant effect on usage. Usage has a significant effect on user satisfaction and net benefits. And user satisfaction has a significant effect on net benefits. From the results of the IPA analysis, system integration, format of output and assurance are indicators that services need to be improved. Keywords: DeLone and Mclean Model, APAPO, IPA, SEM, Bogor Immigration Office