Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata Supremasi Hukum SASI
Samudra, Muhammad Mpu
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN PENOLAKAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA DENGAN DI THAILAND Muhammad Mpu Samudra; Ning Adiasih
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.173

Abstract

Dalam UN Model Law terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukannya penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 UN Model Law. Karena Indonesia belum mengadopsi UN Model Law, ketentuan tersebut dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak selengkap ketentuan dalam UN Model Law. Sedangkan Thailand telah mengadopsi UN Model Law dengan menggunakan Arbitration Act B.E. 2545. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum arbitrase terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan Thailand, dan bagaimana ketentuan hukum dari UN Model Law mengenai hal tersebut, serta apakah Indonesia perlu memberlakukan ketentuan tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Persamaan antara ketentuan hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand adalah terletak pada pemberlakuan putusan arbitrase internasional, kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional di kedua negara tersebut. Perbedaannya adalah terletak pada kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal pemberlakuan ketentuan UN Model Law dalam hukum arbitrase di Indonesia, mengenai pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan Pasal VI Konvensi NY/58, dasar kewenangan bagi para pihak dan pengadilan dalam UN Model Law dimungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia melalui diskresi pengadilan. Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, aturan hukum arbitrase Indonesia mengenai hal tersebut belum cukup lengkap. Oleh karena itu, ketentuan UN Model Law perlu diberlakukan di Indonesia.
STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN PENOLAKAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA DENGAN DI THAILAND Muhammad Mpu Samudra; Ning Adiasih
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.173

Abstract

Dalam UN Model Law terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukannya penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 UN Model Law. Karena Indonesia belum mengadopsi UN Model Law, ketentuan tersebut dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak selengkap ketentuan dalam UN Model Law. Sedangkan Thailand telah mengadopsi UN Model Law dengan menggunakan Arbitration Act B.E. 2545. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum arbitrase terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan Thailand, dan bagaimana ketentuan hukum dari UN Model Law mengenai hal tersebut, serta apakah Indonesia perlu memberlakukan ketentuan tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Persamaan antara ketentuan hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand adalah terletak pada pemberlakuan putusan arbitrase internasional, kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional di kedua negara tersebut. Perbedaannya adalah terletak pada kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal pemberlakuan ketentuan UN Model Law dalam hukum arbitrase di Indonesia, mengenai pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan Pasal VI Konvensi NY/58, dasar kewenangan bagi para pihak dan pengadilan dalam UN Model Law dimungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia melalui diskresi pengadilan. Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, aturan hukum arbitrase Indonesia mengenai hal tersebut belum cukup lengkap. Oleh karena itu, ketentuan UN Model Law perlu diberlakukan di Indonesia.
Legal Protection of Gig Economy Workers: A Comparative Study in Indonesia, Malaysia, and Singapore Lesmana, Sri Jaya; Samudra, Muhammad Mpu
SASI Volume 31 Issue 3, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i3.3006

Abstract

Introduction: With the rapid growth of the digital economy, gig workers, who are generally classified as independent contractors, often do not have adequate legal and social security protections compared to conventional workers.Purposes of the Research: This study presents a comparative analysis of legal protection for gig economy workers in three Southeast Asian countries, namely Indonesia, Malaysia, and Singapore. The study focuses on the regulatory framework applicable in each country, covering aspects of labor laws as well as various other regulations or policies related to workers' rights and social protection guarantees.Methods of the Research: Normative legal research methods are used to examine policies related to workers in the performing economy sector in Indonesia, Malaysia, and Singapore. This approach is used to compare the legal protection provided to these workers in the three countries, by referring to the provisions of the applicable laws and regulations in each country.Results of the Research: The results show that despite differences in regulatory approaches, the three countries still face significant challenges in creating adequate social safety nets. The researcher recommends that harmonization and innovation in labor policies need to be carried out to achieve a balance between work flexibility and the protection of workers' rights. In addition, the development of more inclusive and sustainable regulations in the digital era should also be carried out.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PEMBLOKIR IKLAN DI INDONESIA Samudra, Muhammad Mpu
SUPREMASI HUKUM Vol. 20 No. 01 (2024): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/sh.v20i01.4552

Abstract

Advertisements are crucial for website sustainability, but intrusive, immoral, and virus-containing ads can hinder internet browsing. This has led to the emergence of ad-blockers that filter out problematic ads that users find annoying. This solution seeems effective. However, it is important to consider the legal regulation of electronic advertising in Indonesia and whether the use of ad-blockers is permitted by law. This research employs a normative juridical approach to address this issue. Based on the rule of law in Indonesia, the use of ad-blockers does not appear to violate the law. Users are free to block ads, but interfering with publishers' rights to deliver content in a way that they approve should be prohibited. However, these matters have not been regulated by Indonesian law. Keywords: Ad-blocker; Electronic Advertising; Intrusive Ads
Co-Authors Adiasih, Ning Sri Jaya Lesmana