p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Desa KOLONI
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MENYOAL JUDICIAL REVIEW BATAS USIA MINIMAL DAN MAKSIMAL CALON PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI Nugraha, Jeremy Ariel; Atmaja, Bima Kumara Dwi
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali isu seputar syarat usia maksimal dan minimal calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Indonesia, serta menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks konstitusionalitas dan konsistensi batas usia calon presiden dari perspektif hukum tata negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sebagai negara demokratis, Indonesia memandang penting untuk menjaga keseimbangan antara usia sebagai ukuran kematangan dan pengalaman dalam kepemimpinan, serta hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa diskriminasi berdasarkan usia, selain dari pada itu penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau case approach dalam menganalisis sejumlah kasus judicial review yang melibatkan batas usia calon presiden di MK, serta mengidentifikasi pertimbangan hukum yang mendasari keputusan MK. Hasil penelitian menunjukkan adanya konstitusionalitas aturan usia calon presiden sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 pasal 169 huruf q dan UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 . Adanya kewenangan ini berhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Selain itu, penelitian juga membahas alternatif kebijakan terkait batas usia calon presiden dan implikasi dari kegagalan proses judicial review. Maka pentingnya menjaga keseimbangan antara memastikan bahwa pemimpin negara memiliki pengalaman dan kematangan yang memadai sambil melindungi hak konstitusional warga negara dalam proses demokrasi pemilihan umum. This research aims to explore issues surrounding the maximum and minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (UU Pemilu) in Indonesia, as well as examining the authority of the Constitutional Court (MK) in the context of the constitutionality and consistency of age limits. presidential candidate from the perspective of Indonesian constitutional law. This research uses a case approach in analyzing a number of judicial review cases involving the age limit for presidential candidates at the Constitutional Court, as well as identifying the legal considerations underlying the Constitutional Court's decisions. The research results show that there is the constitutionality of the age regulations for presidential candidates in accordance with Law No. 7 of 2017 article 169 letter q and the 1945 Constitution article 28 D paragraph 1. The existence of this authority is related to the principles of democracy, equality and non-discrimination. Apart from that, the research also discusses alternative policies regarding the age limit for presidential candidates and the implications of the failure of the judicial review process.
Perlindungan Konsumen Pengguna Kartu E – Toll Yang Hilang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hutapea, Christoffer Immanuel; Atmaja, Bima Kumara Dwi
KOLONI Vol. 3 No. 2 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/koloni.v3i2.641

Abstract

The objective of this research is to investigate the safeguarding of E-Toll users' interests cards that are lost from the perspective of consumer protection laws. This study employs a normative legal research method with a legislative approach. The study's findings indicate that there is a legal vacuum concerning the protection of consumers using E-Toll cards that are lost; therefore, the foundation of consumer protection is not enforced. The regulation of consumer protection is under the jurisdiction of Law Number 8 of 1999 without specific or detailed provisions regarding this matter. Other regulations that can be found in Bank Indonesia Regulation Number: 20/6/PBI/2018 on Electronic Money.