Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGATURAN HIBAH DAN WASIAT DALAM HUKUM ISLAM Rifqi Muttaqin
At-Tabayyuun: Journal Islamic Studies Vol. 3 No. 1 (2021): AT-TABAYYUN - JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Publisher : Pascasarjana IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/atjis.v3i1.1749

Abstract

Persoalan harta (mal) merupakan salah satu persoalan yang sangat diperhatikan dalam Islam. Persoalan harta diatur sedemikian rupa, mulai dari bagaimana harta itu didapatkan dan dimanfaatkan oleh pemilik harta ketika masih hidup sampai eksistensi harta setelah pemilik meninggal dunia. Islam telah mengatur ketentuan tentang hibah dan wasiat. Berdasarkan konsekuensi logis dari hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan, maka pemilik pertama tidak lagi mempunyai hak terhadap barang tersebut. Karena itu, tidak dapat diminta kembali, karena dapat menimbulkan rasa sakit dan kecewa dari orang yang menerima hibah. Sedangkan wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan. Sehingga wasiat yang kurang dari sepertiga dianggap lebih baik. Demikian demikian, bisa dipahami bahwa harus mempertimbangkan kebutuhan ahli waris sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan wasiat. Adanya larangan wasiat yang melebihi dari sepertiga harta bertujuan untuk mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan ahli waris yang ditinggalkan.
Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal Rifqi Muttaqin
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 4 (2022): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i4.35

Abstract

Kendala dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk di Kabupaten Gayo untuk pengajuan usul produk yang akan didaftarkan tidaklah mudah dikarenakan indikasi geografis tidak dapat didaftarkan oleh perseorangan harus melalui kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah adapun dalam jangka waktunya memerlukan waktu yang lama dan prosedur yang agak rumit dikarenakan produk tersebut harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda dari yang lain dan telah mempunyai untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis. Peran pemerintah daerah untuk pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk di Kabupaten Gayo, keterlibatan peran Pemda penting lainnya terkait pelindungan indikasi geografis adalah pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis perlu dilakukan dalam rangka untuk tetap menjamin adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi diterbitkannya indikasi geografis serta mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Peran pemerintah setelah adanya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk di Kabupaten Gayo. Pengadaan obat-obatan terhadap produk lokal yang ada selalu diajukan ke APBA maupun APBN, dikarenakan APBK cukup minim, adapun tindakan pemerintah pasca pendaftaran indikasi geografis melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai ketentuan UU merek dan indikasi geografis. Kata kunci: Indikasi Geografis, Pemerintah Kabupaten Gayo, Perlindungan, Produk Lokal. Abstract The obstacles faced during the registration of Geographical Indications are: that the submission of the product proposal is not easy since geographical indications cannot be registered by individuals. Geographical indications must be proposed by community groups or local government; the registration process takes a long time and requires a quite complicated procedure because the product must have certain characteristics and be different from other products that have already been registered. The role of local government in the registration of Geographical Indications for the products in Gayo regency and the involvement of other Local Governments (Pemda) regarding the protection of Geographical Indications is in terms of counseling and supervision. Both counseling and supervision on the Geographical Indications are required in order to continue to guarantee reputation, quality, and characteristics which have been the basis of the issue of Geographical Indications and to prevent the unauthorized use of Geographical Indications. In addition, the procurement of local medicines requires the procedure by submitting a proposal either to Aceh Government Budget (APBA) or State Budget (APBN) because Village Revenue and Expenditure Budget (APBK) is relatively minimal. Therefore, the role of local government after registration of Geographical Indications of the products in Gayo regency is exercised by conducting supervision and counseling under the provision of the Law on Trademark and Geographical Indications. Keywords: Gayo Regency Government, protection of geographical indications, local product.