<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pembangunan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembanganan desa yang dilakukan di daerah oleh pemerintah desa khususnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui penulisan ini juga, agar dalamprosespenyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik sehingga dapat menuju pemerintahan yang ideal. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam penelitian ini organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih kurang efektif karena sistem kerja yang diterapkan masih menggunakan sistem piket perorangan dan masih kurangnya perangkat desa di desa Sumber Karya, hingga saat ini belum adanya Sekretaris Desa, standar operasional dan prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum adanya prosedur tetap berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan sumberdaya keuangan dan peralatan di desa Sumber Karya masih perlu ditingkatkan. Interpretasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di desa Sumber Karya mengenai petunjuk pelaksana belum ada dan sosialisasi juga belum dilakukan. Penerapan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kurangnya sarana dan prasarana desa serta kurangnya ikut serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa merupakan aktivitas yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan pembangunan desa di Desa Sumber Karya.Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan sebagai upaya perbaikan atau penyempurnaan atas kekurangan dan kelemahan yang terjadi maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran sebagai berikut: 1. Organisasi, lengkapi perangkat desa yang saat ini belum ada, tingkatkan standar prosedur dan operasional dan tetapkan tetap terkait ketiga aspek tersebut, gunakan sumberdaya keuangan seefisien mungkin serta tingkatkan pealatan yang memadai. 2. Intetpretasi, harus adanya petunjuk pelaksana bagi tim pelaksana dan  adanya sosialisasi kepada masyarakat setempat. 3. Penerapan, agar lebih ditingkatkan lagi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kata-Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Organisasi, Interpretasi dan Penerapan]]>
