<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kendala teknis apa yang terjadi dalam proses pembuatan e-KTP dan untuk mengetahui berapa lama rentang waktu dalam proses penerbitan e-KTP.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kurangnya alat perekaman iris mata dan lamanya proses penerbitan e-KTP. Indikator Akuntabilitas Pelayanan dapat dibedakan menjadi 5 (Lima), yaitu: Akuntabilitas Administratif/Organisasional, Akuntabilitas Legal, Akuntabilitas Politik, Akuntabilitas Profesional dan Akuntabilitas Moral. Hasil penelitian diketahui bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa : penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, program e-KTP dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Dalam pelaksanaan pembuatan dan penggunaannya, e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Seperti tidak tampilnya tanda tangan si pemilik KTP pada permukaan e-KTP. Tidak tampilnya tanda tangan pada permukaan e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri untuk sebagian orang. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu dalam menyelenggarakan pemeritahan didaerah di pandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) yang sesuai dengan amanat Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang bekerja secara efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Bagi pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan publik harus ada rasa tanggungjawab.Kata-kata Kunci : Akuntabilitas,  Pelayanan, Kartu Tanda Penduduk Eletronik (e-KTP)]]>
